TRENDING
Komdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan Diperketat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar Cakupan

·

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar Cakupan

Jakarta, PajakOnline– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah dikeluarkannya tindak pidana di bidang perpajakan dari cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapan mekanisme perampasan aset berdasarkan undang-undang tersebut.

Keputusan ini menjadi perhatian dunia perpajakan karena pada rancangan awal, tindak pidana perpajakan termasuk dalam 13 jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup pengaturan perampasan aset.

Namun, setelah melalui pembahasan bersama pemerintah dan menyerap aspirasi masyarakat, DPR menyepakati pembatasan cakupan menjadi tindak pidana korupsi dan enam jenis tindak pidana lainnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang menyetujui pengesahan RUU tersebut. Sebelumnya, pembahasan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah telah diselesaikan pada Rabu (18/11/2026).

Habiburokhman: Cakupan Dipersempit untuk Mencegah Penyalahgunaan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, penyempitan ruang lingkup tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset merupakan hasil dari masukan masyarakat selama proses pembahasan.

Menurutnya, pembatasan tersebut diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak terlalu luas dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

“Terkait ruang lingkup awalnya ada 13, tetapi berdasarkan masukan masyarakat ruang lingkupnya fokus ke tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).

Dengan keputusan tersebut, tindak pidana perpajakan tidak lagi tercantum dalam daftar tindak pidana yang menjadi dasar penerapan mekanisme perampasan aset berdasarkan UU Perampasan Aset.

Adapun enam jenis tindak pidana lainnya yang masuk dalam cakupan regulasi tersebut meliputi:

1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.

2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.

3. Tindak pidana penyelundupan manusia.

4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

5. Tindak pidana perdagangan orang.

6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Terdapat tujuh kelompok tindak pidana yang menjadi fokus pengaturan, yakni tindak pidana korupsi dan enam jenis tindak pidana lainnya.

Bagaimana dengan Penegakan Hukum Pidana Pajak?

Pencoretan tindak pidana perpajakan dari cakupan UU Perampasan Aset tidak berarti tindak pidana pajak dihapuskan atau pelakunya terbebas dari proses hukum.

Penegakan hukum pidana perpajakan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta perubahannya.

Dalam UU KUP, tindak pidana perpajakan memiliki ketentuan tersendiri mengenai penyidikan, penuntutan, sanksi pidana, serta pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Untuk itu perlu dibedakan antara mekanisme perampasan aset berdasarkan UU Perampasan Aset dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan berdasarkan ketentuan hukum perpajakan.

DJP dan aparat penegak hukum tetap memiliki kewenangan menjalankan proses penegakan hukum sesuai dasar hukum masing-masing.

DPR Perkuat Pengawasan Perampasan Aset

Selain membatasi ruang lingkup tindak pidana, DPR juga memasukkan sejumlah mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Habiburokhman menyatakan pengawasan diperkuat melalui pembentukan pengawas independen yang ditunjuk Presiden dan disetujui DPR, penerapan beban pembuktian yang berimbang, serta transparansi digital.

“Kita perkuat protokol pengawasannya sehingga UU ini sulit untuk disalahgunakan. Kita bentuk pengawas independen yang ditunjuk presiden, beban pembuktian yang berimbang, dan transparansi digital,” tegasnya.

Ketentuan tersebut menjadi penting karena perampasan aset merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung terhadap hak kepemilikan seseorang atau badan hukum.

Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum, proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Pemerintah: Perampasan Aset Dibutuhkan untuk Memulihkan Kerugian

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, menyampaikan bahwa Indonesia selama ini belum memiliki pengaturan yang menyeluruh mengenai perampasan aset terkait tindak pidana.

Pemerintah menilai terdapat sejumlah persoalan dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan, antara lain proses yang masih bergantung pada putusan pidana, belum optimalnya penelusuran dan pengamanan aset, serta belum tersedianya hukum acara yang komprehensif untuk perampasan aset tanpa putusan pidana.

Menurut Rini, regulasi ini dibutuhkan agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat dilakukan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam pembahasan tingkat I, DPR dan pemerintah juga menyelesaikan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Proses pembahasan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama sekitar 18 tahun.

Implikasi bagi Dunia Usaha dan Wajib Pajak

Pengesahan UU Perampasan Aset dengan tidak memasukkan tindak pidana perpajakan ke dalam cakupannya menjadi perkembangan penting dalam hubungan antara hukum perpajakan dan hukum pidana.

Bagi dunia usaha, kepastian mengenai batas kewenangan penegakan hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Namun, pencoretan tindak pidana pajak dari undang-undang ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengurangan kewajiban wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan.

Kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tetap harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian pula, pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana perpajakan tetap dapat diproses berdasarkan UU KUP.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa pengaturan perampasan aset tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, ataupun perlakuan yang tidak proporsional terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Pada akhirnya, efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan aparat dalam merampas aset, tetapi juga oleh kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.

Berita lainnya di Headlines