TRENDING
Komdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan Diperketat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

UGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi Digital

·

UGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi Digital

Yogyakarta, PajakOnline – Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkuat peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan melalui peresmian Tax Center Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB), Sekolah Vokasi UGM. Peresmian yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, pada Selasa (17/11/2026), menjadi momentum memperkuat kolaborasi dunia pendidikan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menghadapi transformasi administrasi perpajakan dan pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Tax Center yang berlokasi di Gedung Suhardi Sigit lantai 1 tersebut diharapkan menjadi pusat pengembangan kompetensi perpajakan terapan, penelitian, edukasi, serta peningkatan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa dan sivitas akademika.

Peresmian tersebut dihadiri Dekan Sekolah Vokasi UGM Dr. Ir. Wiryanta, S.T., M.T., Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis SV UGM Dr. Faiz Zamzami, M.Acc., QIA, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta Sekti Widihartanto.

Tax Center Bukan Sekadar Fasilitas Kampus

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengapresiasi inisiatif Sekolah Vokasi UGM dalam membangun Tax Center sebagai bagian dari penguatan pendidikan dan literasi perpajakan.

Bimo berharap fasilitas tersebut tidak hanya menjadi simbol kerja sama institusi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa maupun tenaga pengajar.

“Tentu dengan peresmian center ini, harapan kami tidak hanya menjadi fasilitas yang berdiri untuk keren-kerenan saja, tetapi bisa membuka ruang yang lebih luas bagi adik-adik mahasiswa dan pengajar,” ujar Bimo sebagaimana dikutip dari pemberitaan resmi UGM, Jumat (20/11/2026).

Sebelum peresmian, kegiatan diawali dengan kuliah bagi kelompok Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) bertajuk “Transformasi Perpajakan Indonesia: Literasi, Kepatuhan, dan Peran Generasi Muda”.

Dalam kesempatan tersebut, Bimo menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam membangun budaya sadar pajak. Menurutnya, perpajakan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan masyarakat.

Coretax Menjadi Fondasi Transformasi Administrasi Pajak

Salah satu isu penting yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah transformasi sistem administrasi perpajakan melalui Coretax DJP.

Bimo menjelaskan Coretax bukan sekadar aplikasi baru, melainkan transformasi menyeluruh dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia.

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data dan profil wajib pajak secara lebih lengkap, akurat, dan konsisten. Integrasi tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pengawasan, serta memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

DJP juga berkomitmen melakukan penyempurnaan Coretax secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan dari para pengguna.

“Masukan pengguna jadi dasar penyempurnaan, dan dari sini bisa meningkatkan layanan bantuan,” ungkap Bimo.

Coretax sendiri telah resmi diluncurkan pada 31 Desember 2024 dan digunakan untuk administrasi perpajakan mulai masa Januari 2025. Layanan yang terintegrasi mencakup pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, dan berbagai pelayanan perpajakan lainnya.

Transformasi ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun administrasi perpajakan yang modern, transparan, akuntabel, dan mampu mengikuti perkembangan ekonomi.

Transaksi Digital Menjadi Perhatian DJP

Perkembangan perdagangan elektronik dan transaksi digital juga menjadi perhatian pemerintah dalam memperluas basis perpajakan.

Bimo menyebutkan bahwa sekitar 60 persen perdagangan telah berlangsung melalui kanal digital. Kondisi tersebut menuntut regulasi perpajakan yang semakin adaptif agar aktivitas ekonomi digital dapat tercatat dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

“Sekarang 60 persen perdagangan melalui digital,” kata Bimo.

Ia juga menjelaskan transaksi digital, termasuk aktivitas perdagangan melalui platform e-commerce, perlu didukung mekanisme pemungutan pajak yang efektif. “Kita mengambil hak negara dari setiap transaksi elektronik,” ujarnya.

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp58,75 Triliun

Perkembangan ekonomi digital juga tercermin dari penerimaan pajak sektor tersebut.

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026.

Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor utama, yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sebesar Rp45,21 triliun.

2. Pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp5,96 triliun.

3. Pajak transaksi teknologi finansial (fintech) sebesar Rp5,40 triliun.

4. Pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,18 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha sebagai pemungut PPN hingga akhir September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 245 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN.

Angka tersebut memperlihatkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara sekaligus pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan berbasis teknologi.

Pemerintah Perkuat Pemungutan PPN Transaksi Digital Luar Negeri

Selain pengawasan perdagangan digital domestik, pemerintah juga memperkuat mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan PPN terhadap Transaksi Digital Luar Negeri.

DJP mengumumkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai diterapkan sejak 25 September 2026.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penerapan sistem tersebut merupakan langkah penyesuaian administrasi perpajakan terhadap perkembangan transaksi digital lintas negara.

Menurut DJP, kebijakan ini bertujuan memastikan pemungutan PPN atas konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

DJP juga menegaskan SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak secara otomatis terhadap seluruh transaksi lintas negara.

Kepercayaan Menjadi Kunci Kepatuhan Pajak

Di tengah transformasi digital, Bimo menegaskan bahwa pembangunan sistem perpajakan modern harus berjalan seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya membutuhkan tingkat kepercayaan yang kuat terhadap sistem administrasi dan pelayanan DJP.

“Masyarakat menghitung dan melaporkan sendiri pajak, harus ada trust pada sistem,” tutur Bimo.

Ia juga menekankan pajak merupakan fondasi penting ketahanan fiskal negara. Oleh karena itu, DJP terus berupaya membangun sistem perpajakan yang modern, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tax Center dan Masa Depan Perpajakan Indonesia

Peresmian Tax Center UGM memiliki arti strategis di tengah perubahan lanskap ekonomi dan administrasi perpajakan nasional.

Perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang memahami teori perpajakan, tetapi juga mampu menguasai praktik administrasi pajak, teknologi digital, analisis data, serta perkembangan regulasi.

Kolaborasi antara DJP dan perguruan tinggi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk menyiapkan sumber daya manusia perpajakan yang kompeten dan berintegritas.

Keberadaan Tax Center juga berpotensi memperluas edukasi perpajakan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pendampingan, konsultasi, dan program relawan pajak.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi perpajakan tidak cukup hanya diukur dari kecanggihan teknologi dan peningkatan penerimaan negara. Kualitas pelayanan, kepastian hukum, keadilan pemungutan, kemudahan administrasi, serta kepercayaan wajib pajak harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Coretax dan penguatan pengawasan transaksi digital akan memberikan manfaat optimal apabila didukung regulasi yang konsisten, sistem yang andal, serta hubungan yang semakin baik antara otoritas pajak dan masyarakat pembayar pajak.

Berita lainnya di Headlines