Yogyakarta, PajakOnline – Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkuat peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan melalui peresmian Tax Center Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB), Sekolah Vokasi UGM. Peresmian yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, pada Selasa (17/11/2026), menjadi momentum memperkuat kolaborasi dunia pendidikan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menghadapi transformasi administrasi perpajakan dan pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Tax Center yang berlokasi di Gedung Suhardi Sigit lantai 1 tersebut diharapkan menjadi pusat pengembangan kompetensi perpajakan terapan, penelitian, edukasi, serta peningkatan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa dan sivitas akademika.
Peresmian tersebut dihadiri Dekan Sekolah Vokasi UGM Dr. Ir. Wiryanta, S.T., M.T., Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis SV UGM Dr. Faiz Zamzami, M.Acc., QIA, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta Sekti Widihartanto.
Tax Center Bukan Sekadar Fasilitas Kampus
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengapresiasi inisiatif Sekolah Vokasi UGM dalam membangun Tax Center sebagai bagian dari penguatan pendidikan dan literasi perpajakan.
Bimo berharap fasilitas tersebut tidak hanya menjadi simbol kerja sama institusi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa maupun tenaga pengajar.
“Tentu dengan peresmian center ini, harapan kami tidak hanya menjadi fasilitas yang berdiri untuk keren-kerenan saja, tetapi bisa membuka ruang yang lebih luas bagi adik-adik mahasiswa dan pengajar,” ujar Bimo sebagaimana dikutip dari pemberitaan resmi UGM, Jumat (20/11/2026).
Sebelum peresmian, kegiatan diawali dengan kuliah bagi kelompok Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) bertajuk “Transformasi Perpajakan Indonesia: Literasi, Kepatuhan, dan Peran Generasi Muda”.
Dalam kesempatan tersebut, Bimo menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam membangun budaya sadar pajak. Menurutnya, perpajakan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan masyarakat.
Coretax Menjadi Fondasi Transformasi Administrasi Pajak
Salah satu isu penting yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah transformasi sistem administrasi perpajakan melalui Coretax DJP.
Bimo menjelaskan Coretax bukan sekadar aplikasi baru, melainkan transformasi menyeluruh dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia.
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data dan profil wajib pajak secara lebih lengkap, akurat, dan konsisten. Integrasi tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pengawasan, serta memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
DJP juga berkomitmen melakukan penyempurnaan Coretax secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan dari para pengguna.
“Masukan pengguna jadi dasar penyempurnaan, dan dari sini bisa meningkatkan layanan bantuan,” ungkap Bimo.
Coretax sendiri telah resmi diluncurkan pada 31 Desember 2024 dan digunakan untuk administrasi perpajakan mulai masa Januari 2025. Layanan yang terintegrasi mencakup pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, dan berbagai pelayanan perpajakan lainnya.
Transformasi ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun administrasi perpajakan yang modern, transparan, akuntabel, dan mampu mengikuti perkembangan ekonomi.
Transaksi Digital Menjadi Perhatian DJP
Perkembangan perdagangan elektronik dan transaksi digital juga menjadi perhatian pemerintah dalam memperluas basis perpajakan.
Bimo menyebutkan bahwa sekitar 60 persen perdagangan telah berlangsung melalui kanal digital. Kondisi tersebut menuntut regulasi perpajakan yang semakin adaptif agar aktivitas ekonomi digital dapat tercatat dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
“Sekarang 60 persen perdagangan melalui digital,” kata Bimo.
Ia juga menjelaskan transaksi digital, termasuk aktivitas perdagangan melalui platform e-commerce, perlu didukung mekanisme pemungutan pajak yang efektif. “Kita mengambil hak negara dari setiap transaksi elektronik,” ujarnya.
Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp58,75 Triliun
Perkembangan ekonomi digital juga tercermin dari penerimaan pajak sektor tersebut.
Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026.
Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor utama, yaitu:
