TRENDING
Gubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 Persen
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Gubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

·

Gubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

Jakarta, PajakOnline – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka tersebut naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Penetapan UMP 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Jumat, 20 November 2026.

Pramono menyampaikan keputusan tersebut setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.

“UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono saat menyampaikan pengumuman penetapan UMP di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat hari ini.

Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,1 persen. Penyesuaian upah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha di Ibu Kota.

Penetapan UMP DKI Jakarta 2027 melalui pembahasan yang tidak mudah. Dalam sidang Dewan Pengupahan, unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja memiliki perbedaan pandangan mengenai besaran nilai alfa yang digunakan dalam formula penghitungan kenaikan upah.

Ketiga unsur akhirnya menyampaikan usulan masing-masing. Unsur pengusaha mengusulkan UMP sebesar Rp6.047.589, unsur buruh mengusulkan Rp6.210.040, sedangkan unsur pemerintah mengajukan Rp6.136.941.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menetapkan angka Rp6.136.941 sebagai UMP 2027, yang berada di antara usulan pengusaha dan serikat pekerja.

Proses pembahasan dilakukan melalui mekanisme tripartit dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja, kemampuan dunia usaha, serta kondisi perekonomian.

Pramono menegaskan, penetapan upah minimum merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan.

Menurutnya, kenaikan upah harus mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan operasional, investasi, dan kesempatan kerja.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta berharap kenaikan UMP 2027 dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama pekerja yang menghadapi tingginya biaya hidup di Jakarta.

Di sisi lain, dunia usaha diharapkan tetap mampu beradaptasi dengan kenaikan biaya tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, serta penguatan daya saing bisnis.

Dengan ditetapkannya UMP DKI Jakarta 2027, kepastian pengupahan bagi pekerja dan pengusaha di Ibu Kota kini semakin jelas, sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Berita lainnya di Headlines