Jakarta, PajakOnline – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka tersebut naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.
Penetapan UMP 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Jumat, 20 November 2026.
Pramono menyampaikan keputusan tersebut setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
“UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono saat menyampaikan pengumuman penetapan UMP di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat hari ini.
Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,1 persen. Penyesuaian upah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha di Ibu Kota.
Penetapan UMP DKI Jakarta 2027 melalui pembahasan yang tidak mudah. Dalam sidang Dewan Pengupahan, unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja memiliki perbedaan pandangan mengenai besaran nilai alfa yang digunakan dalam formula penghitungan kenaikan upah.
Ketiga unsur akhirnya menyampaikan usulan masing-masing. Unsur pengusaha mengusulkan UMP sebesar Rp6.047.589, unsur buruh mengusulkan Rp6.210.040, sedangkan unsur pemerintah mengajukan Rp6.136.941.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menetapkan angka Rp6.136.941 sebagai UMP 2027, yang berada di antara usulan pengusaha dan serikat pekerja.
