Jakarta, PajakOnline – Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.
Dari total pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total Rp46,36 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Penerimaan PPN PMSE terus terkumpul sejak 2020. Setoran tercatat sebesar Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, dan Rp10,69 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.
Secara keseluruhan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Penerimaan ini berasal dari empat sektor, yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tersebut di atas, aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat.
Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital.
Dari total penerimaan tersebut, PPN PMSE menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp46,36 triliun, diikuti oleh Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak atas transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.
Pajak Kripto Capai Rp2,23 Triliun
Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.
