Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan hingga 100 persen. Kesempatan memperoleh penghapusan sanksi secara penuh untuk kategori tertentu berlaku sampai 31 Desember 2026, atau tersisa sekitar enam pekan.
Pengingat tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, dalam kegiatan Taxpayers' Gathering 2026 di Jambi, Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Tanpa Sanksi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah” diikuti 155 wajib pajak serta pimpinan asosiasi usaha.
Program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PSA) ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024. Pelaksanaannya juga mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Penghapusan Sanksi Berjenjang
Fasilitas PSA diberikan dengan besaran pengurangan sanksi yang berbeda berdasarkan jenis kewajiban perpajakan dan waktu pemenuhan kewajiban.
Untuk kategori tertentu, wajib pajak yang menyampaikan SPT berstatus kurang bayar pada periode yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh penghapusan sanksi hingga 100 persen apabila menyelesaikan kewajiban pada 8 Oktober sampai 31 Desember 2026.
Apabila penyelesaian dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi yang diberikan sebesar 50 persen. Selanjutnya, untuk periode 1 April hingga 30 Juni 2027, pengurangan sanksi sebesar 25 persen.
Skema serupa juga berlaku bagi sejumlah sanksi yang berkaitan dengan ketetapan pajak, dengan persyaratan serta periode pelunasan yang disesuaikan menurut jenis sanksi.
Wajib pajak perlu memerhatikan jenis surat ketetapan, status kewajiban, serta jadwal pelunasan agar dapat menentukan besaran fasilitas yang dapat dimanfaatkan.
Bukan Pemutihan Utang Pajak
DJP menegaskan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif bukan berarti pemutihan pokok utang pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajak yang terutang sesuai ketentuan.
