TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Enam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 Persen

·

Enam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 Persen

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan hingga 100 persen. Kesempatan memperoleh penghapusan sanksi secara penuh untuk kategori tertentu berlaku sampai 31 Desember 2026, atau tersisa sekitar enam pekan.

Pengingat tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, dalam kegiatan Taxpayers' Gathering 2026 di Jambi, Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Tanpa Sanksi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah” diikuti 155 wajib pajak serta pimpinan asosiasi usaha.

Program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PSA) ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024. Pelaksanaannya juga mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Penghapusan Sanksi Berjenjang

Fasilitas PSA diberikan dengan besaran pengurangan sanksi yang berbeda berdasarkan jenis kewajiban perpajakan dan waktu pemenuhan kewajiban.

Untuk kategori tertentu, wajib pajak yang menyampaikan SPT berstatus kurang bayar pada periode yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh penghapusan sanksi hingga 100 persen apabila menyelesaikan kewajiban pada 8 Oktober sampai 31 Desember 2026.

Apabila penyelesaian dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi yang diberikan sebesar 50 persen. Selanjutnya, untuk periode 1 April hingga 30 Juni 2027, pengurangan sanksi sebesar 25 persen.

Skema serupa juga berlaku bagi sejumlah sanksi yang berkaitan dengan ketetapan pajak, dengan persyaratan serta periode pelunasan yang disesuaikan menurut jenis sanksi.

Wajib pajak perlu memerhatikan jenis surat ketetapan, status kewajiban, serta jadwal pelunasan agar dapat menentukan besaran fasilitas yang dapat dimanfaatkan.

Bukan Pemutihan Utang Pajak

DJP menegaskan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif bukan berarti pemutihan pokok utang pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajak yang terutang sesuai ketentuan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan. Pembayaran juga diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak sebelum sanksi administratif.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu wajib pajak memperbaiki administrasi perpajakan, menyelesaikan tunggakan, serta mendorong kepatuhan sukarela.

Permohonan Melalui Coretax atau KPP

Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas PSA perlu memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait surat pernyataan, status sanksi, dan tidak sedang menempuh upaya hukum tertentu.

Permohonan dapat diajukan melalui Coretax DJP atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Wajib pajak disarankan terlebih dahulu memeriksa data SPT, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, serta saldo kewajiban melalui Coretax atau dengan menghubungi Account Representative (AR).

Setelah memastikan kewajiban yang perlu diselesaikan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan atau penyampaian SPT jika diperlukan, melunasi pokok pajak, dan mengajukan permohonan fasilitas sesuai mekanisme yang ditetapkan.

DJP Dorong Wajib Pajak Tidak Menunda

Tarmizi mengingatkan wajib pajak agar tidak menunggu hingga batas waktu berakhir. Besaran pengurangan sanksi sangat bergantung pada periode pemenuhan kewajiban dan kategori yang diatur dalam kebijakan PSA.

“Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan,” tegas Tarmizi.

DJP mengimbau agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat kepatuhan.

Berita lainnya di Headlines