Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat pengawasan transaksi ekonomi digital melalui penerapan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang yang berjualan melalui marketplace.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak seiring meningkatnya transaksi ekonomi berbasis digital, baik yang berasal dari penyedia layanan luar negeri maupun aktivitas perdagangan domestik melalui platform elektronik.
DJP mulai mengumpulkan laporan implementasi dua kebijakan tersebut pada November 2026. Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) telah berjalan sejak 25 September 2026, sementara pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang marketplace mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, pelaksanaan kedua kebijakan tersebut telah memasuki tahap evaluasi awal. DJP mulai menerima laporan transaksi dan pemungutan pajak untuk mengukur efektivitas implementasi di lapangan.
SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Sistem ini memanfaatkan data transaksi pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria pemungutan pajak.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan lima bank milik negara dan satu perusahaan teknologi finansial sebagai penerbit instrumen pembayaran atau issuer yang ditunjuk untuk membantu pemungutan PPN.
Kelima bank tersebut terdiri atas Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sementara perusahaan teknologi finansial yang dilibatkan adalah LinkAja.
DJP menyebut SPP-TDLN telah memproses jutaan transaksi sejak mulai beroperasi. Namun, nilai PPN yang berhasil dipungut masih dalam tahap rekonsiliasi dan akan dilaporkan setelah proses pengumpulan data selesai.
Selain enam issuer yang telah beroperasi, DJP juga tengah menyiapkan sekitar 30 calon issuer tambahan. Penambahan tersebut masih melalui tahapan persiapan sistem, pengujian, dan stabilisasi sebelum dapat dilibatkan dalam pemungutan pajak.
SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru maupun perubahan tarif PPN. Sistem ini dirancang untuk melengkapi mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), terutama atas transaksi digital luar negeri yang belum dipungut melalui mekanisme sebelumnya.
Selain transaksi digital lintas negara, DJP juga memperkuat pengawasan perpajakan terhadap pedagang dalam negeri yang berjualan melalui marketplace.
Pemungutan PPh Pasal 22 melalui platform perdagangan elektronik telah mulai diterapkan sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut menjadikan marketplace yang ditunjuk sebagai pihak yang melakukan pemungutan pajak atas penghasilan pedagang sesuai ketentuan.
Empat marketplace yang menjadi perhatian dalam implementasi awal kebijakan ini adalah Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.
DJP mulai meminta laporan implementasi pemungutan PPh tersebut pada November 2026, termasuk data pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak dari para pedagang yang masuk dalam cakupan ketentuan.
Dengan mekanisme pemungutan melalui platform, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital yang selama ini berkembang pesat.
