TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan Transaksi

·

Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan Transaksi

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat pengawasan transaksi ekonomi digital melalui penerapan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang yang berjualan melalui marketplace.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak seiring meningkatnya transaksi ekonomi berbasis digital, baik yang berasal dari penyedia layanan luar negeri maupun aktivitas perdagangan domestik melalui platform elektronik.

DJP mulai mengumpulkan laporan implementasi dua kebijakan tersebut pada November 2026. Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) telah berjalan sejak 25 September 2026, sementara pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang marketplace mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, pelaksanaan kedua kebijakan tersebut telah memasuki tahap evaluasi awal. DJP mulai menerima laporan transaksi dan pemungutan pajak untuk mengukur efektivitas implementasi di lapangan.

SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Sistem ini memanfaatkan data transaksi pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria pemungutan pajak.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan lima bank milik negara dan satu perusahaan teknologi finansial sebagai penerbit instrumen pembayaran atau issuer yang ditunjuk untuk membantu pemungutan PPN.

Kelima bank tersebut terdiri atas Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sementara perusahaan teknologi finansial yang dilibatkan adalah LinkAja.

DJP menyebut SPP-TDLN telah memproses jutaan transaksi sejak mulai beroperasi. Namun, nilai PPN yang berhasil dipungut masih dalam tahap rekonsiliasi dan akan dilaporkan setelah proses pengumpulan data selesai.

Selain enam issuer yang telah beroperasi, DJP juga tengah menyiapkan sekitar 30 calon issuer tambahan. Penambahan tersebut masih melalui tahapan persiapan sistem, pengujian, dan stabilisasi sebelum dapat dilibatkan dalam pemungutan pajak.

SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru maupun perubahan tarif PPN. Sistem ini dirancang untuk melengkapi mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), terutama atas transaksi digital luar negeri yang belum dipungut melalui mekanisme sebelumnya.

Selain transaksi digital lintas negara, DJP juga memperkuat pengawasan perpajakan terhadap pedagang dalam negeri yang berjualan melalui marketplace.

Pemungutan PPh Pasal 22 melalui platform perdagangan elektronik telah mulai diterapkan sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut menjadikan marketplace yang ditunjuk sebagai pihak yang melakukan pemungutan pajak atas penghasilan pedagang sesuai ketentuan.

Empat marketplace yang menjadi perhatian dalam implementasi awal kebijakan ini adalah Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.

DJP mulai meminta laporan implementasi pemungutan PPh tersebut pada November 2026, termasuk data pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak dari para pedagang yang masuk dalam cakupan ketentuan.

Dengan mekanisme pemungutan melalui platform, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital yang selama ini berkembang pesat.

Perluasan pemungutan pajak digital menunjukkan perubahan pendekatan administrasi perpajakan yang semakin mengandalkan integrasi data dan sistem elektronik.

Transaksi digital yang sebelumnya tersebar melalui berbagai platform, metode pembayaran, dan penyedia layanan kini semakin memungkinkan untuk dipantau melalui mekanisme pertukaran informasi yang terstruktur.

Bagi DJP, data transaksi menjadi instrumen penting untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, mengidentifikasi potensi kewajiban perpajakan, serta mengurangi kesenjangan antara aktivitas ekonomi dan pelaporan pajak.

Namun, implementasi kebijakan tersebut tetap membutuhkan ketepatan data, transparansi mekanisme pemungutan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan pemungutan.

UMKM dan Pedagang Digital Perlu Memahami Ketentuan

Perluasan pengawasan transaksi marketplace juga menjadi perhatian bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan platform digital sebagai saluran penjualan.

Pedagang perlu memahami status perpajakan, ketentuan omzet, tarif yang berlaku, serta mekanisme penghitungan dan pemungutan PPh agar dapat memastikan kewajiban pajak sesuai dengan kondisi usaha masing-masing.

Pemungutan PPh melalui marketplace tidak serta-merta berarti seluruh pedagang dikenai pajak dengan perlakuan yang sama. Ketentuan mengenai pengecualian, status wajib pajak, dan persyaratan administrasi tetap harus diperhatikan.

DJP diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang memadai agar pedagang digital memahami hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk mekanisme administrasi apabila pajak telah dipungut oleh platform.

Ekonomi Digital Menjadi Basis Penerimaan Baru

Perkembangan transaksi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara tanpa semata-mata mengandalkan kenaikan tarif pajak.

Pemanfaatan sistem pembayaran, platform marketplace, serta integrasi data transaksi menjadi bagian dari strategi memperluas basis pajak di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat.

Ke depan, efektivitas kebijakan pajak digital akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan, kemudahan administrasi, kepastian hukum, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi digital.

Penguatan pengawasan transaksi digital diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pelaku bisnis konvensional dan digital, sekaligus mendorong kepatuhan pajak yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Berita lainnya di Headlines