PajakOnline.com—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan fokus memajukan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2023. Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menjelaskan, fokus ini ditetapkan karena UMKM berperan besar terhadap perekonomian Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja secara siginifikan.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8.573,89. UMKM juga mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional serta menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi.
“UMKM berkontribusi besar pada PDB. Namun, saat ini UMKM masih memiliki tantangan yang harus kita hadapi bersama. Untuk itu, memajukan UMKM Indonesia agar dapat naik kelas menjadi salah satu fokus Kadin Indonesia,” kata Arsjad dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur Jakarta, disiarkan secara virtual.
Dia memastikan, dukungan Kadin kepada UMKM telah seirama dengan gerakan kemitraan inklusif yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa tahun belakangan. Saat ini, Kadin Indonesia sudah mengembangkan platform digital Wikiwirausaha.id agar UMKM bisa mendapatkan mitra, akses pasar, dan pembiayaan.
“Kadin juga mendorong pelaku usaha untuk menerapkan kemitraan inklusif close loop, sebuah kolaborasi multistakeholder yang memberikan pendampingan oleh perusahaan besar ke perusahaan kecil,” ungkap Arsjad.
Secara umum Kadin Indonesia telah merumuskan roadmap menuju 2045 untuk mengakselerasi terwujudnya visi Presiden Jokowi, yaitu Indonesia Emas 2045. Peta jalan ini menjadi kompas bagi perusahaan berbagai sektor dan skala usaha dalam mengimplementasikan strategi pembangunan dan mencapai target Indonesia untuk menjadi ekonomi terbesar keempat dunia.
“Di dalamnya, termasuk peta jalan mengenai setiap sektoral industri yang ada, yakni peta jalan teknologi, skill, net zero, pengentasan kemiskinan,” tambah Arsjad.
Secara simultan, Kadin Indonesia memastikan, peta jalan akan diimplementasikan dengan melibatkan seluruh komponen, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, pemuka agama, maupun pengusaha domestik, serta investor asing.
“Seluruh kepentingan lainnya akan menciptakan strategi yang inkulsif. Langkah ini dilakukan agar tidak ada satu pun yang tertinggal dalam menuju pembangunan nasional Indonesia Emas 2045,” kata Arsjad.
Selain itu, Rapimnas Kadin Indonesia 2022 pun diisi dengan evaluasi kinerja dalam satu tahun kebelakang. Arsjad berterima kasih kepada presiden hingga seluruh jajaran menteri lainnya; seluruh dewan usaha, dewan penasihat, dewan pertimbangan, dan pengurus KADIN Indonesia di tingkat nasional maupun di daerah yang telah memberikan masukan maupun referensi untuk perumusan program kerja organisasi tahun 2023.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini Indonesia tengah memperoleh kepercayaan global dan berada pada puncak kepemimpinan dunia. Indonesia baru saja selesai memimpin Forum G20 dan menjadi Keketuaan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun depan.
“Trust-nya itu kita baru saja dapat, jangan dilewatkan. Kadin dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan merumuskan peta jalan di berbagai bidang, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga industri. Saya senang kalau Kadin nanti merumuskan roadmap SDM, industri tekstil, industri logam, semuanya ada peta jalannya, sehingga jelas kita akan menuju ke mana, jelas visi kita akan ke mana,” ujar Jokowi.
Presiden optimistis, roadmap Kadin Indonesia 2023 akan membantu pemerintah untuk menarik investor serta menggerakkan ekonomi dalam negeri, utamanya kepada UMKM.
“Ini akan menjadi sebuah lokomotif besar yang bisa menarik pengusaha daerah, menarik UMKM, semuanya akan ketarik kalau ini jadi. Dan, yang paling penting menciptakan nilai tambah,” kata Jokowi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga berharap, Kadin Indonesia dan pemerintah dapat bersinergi mengelola dan mengawal momentum pemulihan ekonomi nasional dengan memajukan UMKM, transformasi ekonomi dibidang energi atau energy transition mechanism (ETM), dan hilirisasi. Salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM adalah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang rendah.
“Di bidang hilirisasi kita melakukan berbagai kebijakan perpajakan dan insentif dari mulai tax holiday, tax allowance, super tax deduction. Insentif diberikan supaya industri hilirisasi bisa kompetitif dan berkembang di Indonesia,” kata Menkeu Sri Mulyani.
