PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan kantor pelayanan pajak (KPP) tidak bisa menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak tanpa berdasarkan data dari kantor pusat.
Kasubdit Kepatuhan Internal Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (KITSDA) DJP Hatipah Haroen Al Rasjid mengatakan kehadiran Komite Kepatuhan membuat SP2DK hanya bisa diterbitkan berdasarkan data dari Kantor Pusat DJP.
“Jadi, tidak boleh sewenang-wenang. Sekarang sistemnya enggak boleh data kami nyari. Jadi, data di-drop dari kantor pusat. Sebelum kami ke wajib pajak, kami kumpul dulu ke Komite Kepatuhan, layak tidak ini SP2DK?,” katanya, dikutip hari ini.
Melalui Komite Kepatuhan, SP2DK diharapkan tidak lagi menjadi instrumen bagi oknum petugas pajak untuk mengklarifikasi data wajib pajak secara sewenang-wenang sebagaimana yang terjadi sebelumnya.
“Jadi, kalau mau mengeluarkan SP2DK harus dibahas dulu dan tidak boleh sifatnya fishing. Semua SP2DK harus disediakan datanya. Ada Komite Kepatuhan, mana yang boleh dikeluarkan lewat SP2DK. Sekarang betul-betul dibatasi,” kata Haroen.
Mekanisme klarifikasi kepada wajib pajak lewat SP2DK tersebut akan terus disempurnakan melalui penerapan coretax administration system.
SP2DK diterbitkan KPP guna melaksanakan P2DK. Adapun P2DK adalah kegiatan meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan belum terpenuhinya kewajiban pajak.
SP2DK disampaikan kepada wajib pajak lewat faksimili, lewat pos atau kurir, ataupun secara langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan kerja (visit). Bila menerima SP2DK, wajib pajak memiliki waktu 14 hari untuk memberikan tanggapan. Jika data dan informasi yang disampaikan DJP lewat SP2DK tidak
ditanggapi oleh wajib pajak maka data tersebut akan dianggap benar.
Dalam rangka menyampaikan tanggapan atas informasi yang disampaikan oleh DJP dalam SP2DK, wajib pajak dapat menanggapi secara tatap muka di KPP tempat wajib pajak terdaftar, secara tatap muka lewat media audio visual, atau secara tertulis.
