PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mampu menjaga inflasi hingga menekan angka prevalensi stunting. Pemerintah menetapkan pendapatan negara Rp2.802,3 triliun, belanja negara Rp3.325,1 triliun dan defisit sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.
Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo mengatakan, postur APBN 2024 didesain demikian demi mendorong terciptanya sebuah transformasi ekonomi. Dengan tujuan utama yakni mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kita ingin mengubah yang produktivitasnya rendah jadi tinggi. Kita ingin mengubah aktivitas ekonomi yang nilai tambah rendah, menjadi tinggi. Kita ingin mengubah brown economy menjadi green economy. Kita ingin mengubah narrow based menjadi growth based economy atau ekonomi yang lebih produktif,” katanya dalam diskusi Bedah Anatomi APBN 2024, dikutip hari ini.
Wahyu menyampaikan sejumlah strategi jangka pendek dan menengah yang diterapkan pemerintah untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui APBN 2024. Strategi jangka pendek tersebut antara lain, menjaga inflasi, menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting atau kekurangan gizi pada anak, lalu mendorong pertumbuhan investasi.
Wahyu menegaskan, inflasi perlu dikendalikan demi menjaga stabilitas ekonomi. Ia juga memastikan pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun jadi 0% sampai 1% pada 2024. Melalui APBN 2024, pemerintah berupaya mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, produktif, inovatif, berintegritas, dan sejahtera. Dengan cara menggalakkan alokasi APBN pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Menurutnya, dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, membuat orang menjadi lebih compatible dengan kemajuan, lebih inovatif, produktif. Pada saat ini pemerintah juga menjadikan infrastruktur sebagai bagian penting dalam mengakselerasi terwujudnya transformasi ekonomi. Kemudian, pemerintah juga berupaya meningkatkan nilai tambah atas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, salah satunya lewat skema hilirisasi.
Sementara itu, belanja negara juga tumbuh sekitar Rp708 triliun atau 28 persen. Defisit juga turun tajam, di masa pandemi sebesar 6,14 persen, sekarang hanya tinggal 2,29 persen atau turun Rp 442 trilliun.(Kelly Pabelasary)
