PajakOnline.com— Perekonomian Indonesia di awal tahun 2020 pada bulan Januari menghadapi tantangan akibat kondisi global, salah satunya adalah merebaknya virus Corona dari Tiongkok yang mengakibatkan terganggunya perekonomian yang terdampak antara lain melalui sektor perdagangan dan pariwisata.
Pelemahan ekonomi di Tiongkok berdampak pada pelemahan di berbagai negara antara lain Amerika Serikat (di mana 10% intermediate goods berasal dari Tiongkok) dan kawasan Asia termasuk Indonesia (40% intermediate goods berasal dari Tiongkok). IMF memperkirakan akan terjadi lagi pemangkasan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dalam persentase 0,1% sampai 0,2%.
Untuk menjaga perekonomian tetap pada arahnya dan agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga, Pemerintah mendorong Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada periode awal tahun 2020.
“APBN kita terus-menerus mencoba merespons dengan melakukan rekalibrasi untuk melakukan stabilisasi counter cyclical dalam rangka memperbaiki pemerataan dan alokasi. Bagaimana kita menciptakan pelayanan publik dan memberikan dorongan pada sektor-sektor yang memang kita anggap perlu mendapatkan perhatian. Omnibus Law di bidang cipta (lapangan) kerja dan berbagai reformasi sektor riil yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, kita harapkan akan menyumbang confidence momentum positif,” demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Aula Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2020).
Lebih lanjut Menkeu menambahkan, pada sektor pariwisata Pemerintah segera memfinalkan perhitungan untuk insentif dalam bentuk diskon kepada para penumpang di dalam rangka mencapai tujuan wisata dan insentif untuk travel agent mancanegara yang bisa membawa wisatawan ke dalam negeri Indonesia.
“Untuk Kartu Pra Kerja, kita juga sedang memfinalkan. Nanti kita akan tahu berapa kebutuhan anggarannya. Tapi ini akan segera diluncurkan dan kita tentu berharap bahwa Rp10 triliun anggaran untuk 2 juta kartu pra kerja segera bisa diimplementasikan. (Diharapkan) bisa meningkatkan permintaan terhadap training dan pelatihan yang bisa mendorong perekonomian,” terang Menkeu.
Pemerintah Mengakselerasi Belanja Produktif
Memasuki awal tahun 2020, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Januari 2020 telah mencapai Rp139,83 triliun atau sekitar 5,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp71,44 triliun (4,2% dari pagu) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp68,39 triliun (8,0% dari pagu APBN). Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Januari 2020 sedikit tertekan sebesar 6,2% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, realisasi belanja modal hingga Januari 2020 sudah mencapai Rp1,86 triliun atau tumbuh sebesar 12,6% (yoy) dari tahun sebelumnya. Adapun nilai kontrak yang outstanding di akhir Januari 2020 berjumlah Rp51,5 triliun, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sejumlah Rp32,1 triliun.
Sementara itu, penyaluran Program Keluarga Harapan hingga akhir Januari 2020 telah menjangkau 9,02 juta rumah tangga sasaran dengan dana yang disalurkan Rp7,06 triliun. Kemudian Program Kartu Sembako juga telah disalurkan kepada 15,05 juta rumah tangga dengan dana yang tersalurkan sebesar Rp1,80 triliun. Terdapat pula Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah disalurkan kepada 2.382 mahasiswa dan 66.952 siswa dengan alokasi dana sebesar Rp100,3 miliar. Di bidang kesehatan, terdapat penyaluran Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang telah menjangkau 96,0 juta jiwa dengan dana yang disalurkan Rp4,03 triliun.
Selanjutnya di bidang infrastrukur, hingga Januari 2020 telah terbangun 14,54 km jalan dengan alokasi dana sebesar Rp22,8 miliar dan pembangunan jembatan sepanjang 9,3 meter. Selain itu terdapat realisasi dana pembangunan bendungan yang sudah mencapai Rp1,27 triliun hingga akhir Januari 2020.
Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah untuk memberikan stimulus ke perekonomian melalui belanja produktif yang memberikan dampak berganda (multiplier effect) lebih besar ke masyarakat serta tetap berupaya meningkatkan kualitas APBN antara lain melalui perbaikan pola belanja agar lebih optimal dalam memberikan stimulus. Sementara itu, Belanja Subsidi belum terdapat realisasi, hal ini disebabkan oleh proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran Subsidi.
Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berjalan dengan baik, dimana sampai dengan Januari 2020 telah mencapai Rp68,39 triliun atau 7,98% dari pagu APBN 2020. Realisasi tersebut meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp68,06 triliun (8,67%) dan Dana Desa Rp0,33 triliun (0,46 %). Hingga akhir Januari 2020 penyaluran Dana Desa mampu tumbuh 5,2 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi yang sudah berjalan baik tersebut diharapkan dapat makin terakselerasi kedepannya untuk menstimulasi perekonomian di daerah dan mendorong pemerataan pertumbuhan nasional.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan tata kelola (governance) penyaluran transfer ke daerah dan dana desa agar dapat semakin efektif dan tepat sasaran. Untuk tahun 2020 ini dukungan Pemerintah untuk mengembangkan SDM dan mewujudkan konsep Merdeka Belajar melalui transfer ke daerah, dilakukan dengan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke sekolah sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan percepatan tahap penyaluran dan penyederhanaan administrasi pelaporan. Dengan kebijakan yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penyaluran dana BOS.
Kebijakan Stimulus Melalui Akselerasi Belanja Produktif dan Insentif
Disamping perbaikan mekanisme penyaluran tersebut, Pemerintah melalui APBN juga berencana melakukan stimulus dengan mengakselerasi belanja produktif dan pemberian insentif sejak awal yang diharapkan membawa dampak positif kedepannya terhadap penguatan perekonomian domestik. Stimulus yang akan dilakukan antara lain direncanakan melalui percepatan belanja yang mendorong padat karya dan stimulus belanja.
Percepatan belanja yang mendorong padat karya diantaranya dilakukan melalui percepatan pencairan Belanja Modal dan Bantuan Sosial. Sementara itu untuk stimulus belanja diantaranya dilakukan melalui Kartu Sembako yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, Kartu Pra Kerja yang ditujukan bagi pencari kerja, dan insentif sektor pariwisata utamanya bagi masyarakat berpenghasilan menengah.
Perlambatan Ekonomi Global Memberi Tekanan pada Penerimaan Negara
Memasuki awal tahun 2020, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir bulan Januari 2020 mencapai Rp103,69 triliun atau 4,60% dari target pada APBN 2020. Realisasi penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), masing-masing mencapai Rp84,66 triliun dan Rp19,02 triliun atau telah mencapai masing-masing sebesar 4,54% dan 5,18% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2020. Sementara itu, belum terdapat realisasi untuk penerimaan Hibah hingga akhir Januari 2020.
Penerimaan Pajak secara bruto ditopang oleh penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya (PBB & Pajak Lainnya). PPN & PPnBM mampu tumbuh 6,78% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 4,27% (yoy).
Demikian juga dengan PBB & Pajak Lainnya mampu tumbuh double digit 29,79% (yoy) melonjak dibandingkan pertumbuhan di bulan Januari tahun sebelumnya sebesar minus 5,58 persen (yoy). Selain itu, penerimaan pajak juga ditopang oleh PPh Orang Pribadi (OP) yang tumbuh sangat baik sebesar 18,33%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak OP pasca tax amnesty yang masih baik.
Pertumbuhan menurut jenis pajaknya tersebut juga didukung oleh pertumbuhan pajak per sektor, dimana sektor usaha yang menjadi penyokong penerimaan pajak di awal tahun 2020 diantaranya sektor Industri Pengolahan yang secara bruto tumbuh 4,0% (yoy), sektor Perdagangan tumbuh 2,6% (yoy), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 6,1% (yoy), dan sektor Konstruksi dan Real Estate yang tumbuh 7,4% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan pajak pada beberapa sektor ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik di sisi konsumsi rumah tangga ketika terjadi perlambatan akibat tekanan global seperti adanya penurunan kinerja ekspor dan impor.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp4,44 triliun atau 1,99% dari target APBN 2020, serta mampu tumbuh 13,5% (yoy). Secara nominal penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada awal tahun 2020 ditopang oleh penerimaan dari cukai dan bea masuk. Berdasarkan pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai utamanya masih berasal dari pertumbuhan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang masing-masing tumbuh 445,32% (yoy) dan 16,73% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh pelunasan maju pita cukai rokok yang jatuh tempo di bulan Februari.
Adanya pertumbuhan penerimaan di kedua sumber tersebut, menunjukkan bahwa di tengah tekanan perekonomian global, peran penerimaan kepabeanan dan cukai yang berasal dari aktivitas ekonomi di dalam negeri menjadi sangat penting.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Januari 2020 mencapai Rp19,02 triliun atau 5,20% terhadap target dalam APBN 2020, yang terutama didominasi oleh realisasi PNBP Sumber Daya Alam dan PNBP Lainnya masing-masing sebesar Rp9,74 triliun yang tumbuh 4,30 per (yoy) dan Rp8,88 triliun yang tumbuh 5,38% (yoy) dibandingkan tahun 2019.
Capaian realisasi PNBP ini secara keseluruhan tumbuh 2,28% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan PNBP yang tumbuh dengan baik tersebut diharapkan akan dapat turut menopang sisi penerimaan APBN semakin kuat lagi kedepannya.
Pembiayaan APBN Semakin Membaik Menjaga Keberlanjutan Fiskal
Memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang kondusif, Pemerintah melakukan strategi pembiayaan APBN untuk mengurangi tekanan fiskal pada sisi penerimaan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang, Pemerintah mempertimbangkan manajemen kas di awal tahun, disamping pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) secara optimal dan terus memperhatikan kondisi serta kesempatan di pasar keuangan.
Kinerja pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) selama bulan Januari 2020 menunjukkan kondisi yang membaik, dimana yield Surat Utang Negara (SUN) turun sebesar 49 bps dibandingkan kondisi awal tahun. Hal ini juga ditunjukkan oleh relatif tingginya rata-rata penawaran yang masuk pada lelang SBN bulan Januari 2020, yakni sebesar Rp70,65 triliun per lelang, lebih besar dibandingkan rata-rata tahun 2019 sebesar Rp35,48 triliun per lelang.
Selama bulan Januari 2020 jumlah penawaran yang masuk merupakan rekor tertinggi sampai saat itu, dimana untuk SUN tercatat sejumlah Rp94,98 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp59,14 triliun. Selain itu, penerbitan obligasi negara dalam valas yang dilakukan di bulan Januari 2020 juga mencatatkan rekor keberhasilan memperoleh kupon terendah sepanjang sejarah untuk SUN dalam mata uang USD dan Euro.
Kinerja yang baik di sisi pembiayaan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dilihat sebagai destinasi investasi yang aman oleh investor di tengah ketidakpastian kondisi global. Membaiknya kondisi pembiayaan ini diharapkan akan membawa dampak lebih cepat ke perekonomian domestik dan menjaga keberlanjutan kredibilitas fiskal.
Pemerintah terus berkomitmen menjaga kredibilitas APBN secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan upaya-upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara secara optimal, melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN, serta melakukan pengelolaan pembiayaan yang pruden dan akuntabel. Dengan demikian APBN sebagai instrumen Pemerintah akan memberikan manfaat yang optimal bagi penanganan masalah nasional serta peningkatan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.
#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju
