TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Arahan Presiden Jokowi: Data Lebih Mahal dari Emas dan Minyak

·

Arahan Presiden Jokowi: Data Lebih Mahal dari Emas dan Minyak

PajakOnline.com—Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada BSSN bahwa data lebih mahal daripada emas dan minyak. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas mengatakan, satu pilar yang diharapkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dalam ekonomi digital adalah didukung dengan iklim usaha dan keamanan siber.

Dia menjelaskan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. “Beliau (Presiden Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini data itu lebih mahal daripada emas ataupun minyak. Dan itu sudah terbukti di beberapa kejadian yang terjadi, di mana data itu harus kita lindungi karena data itu bisa menjadi komoditi yang sangat berharga dan juga menjadi sumber kejahatan,” kata Slamet dalam webinar bertajuk Penerapan SNI 8799 Pusat Data untuk Penguatan Infrastruktur Informasi Vital dan Ekonomi Digital, Kamis (11/7/2024).

Slamet mengatakan, sesuai amanah Presiden Jokowi terkait visi mewujudkan Indonesia Emas, Indonesia berulang tahun ke-100 dan masuk ke dalam daftar negara lima besar perekonomian dunia.

Namun, salah satu pendorong visi Indonesia Emas didukung dengan percepatan transformasi digital menuju ekonomi digital.

Dalam hal ini, lanjut dia, ekonomi digital menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. “Dengan berbasis kepada dasar negara Pancasila, kita harapkan bahwa transformasi digital menuju ekonomi digital menjadi lebih aman,” katanya.

BSSN menyebutkan ekonomi digital bagaikan dua sisi mata uang yang memiliki sisi plus dan minus. Dia pun berharap gangguan terhadap ekonomi digital bisa dicegah dan diantisipasi.

“Plusnya mudah-mudahan berjalan dengan baik, sementara minusnya gangguan-gangguan terhadap ekonomi digital itu bersama-sama nanti kita antisipasi, kita cegah, dan kita usahakan untuk tidak terjadi, kita minimalisir syukur-syukur bisa kita eliminir,” pungkasnya.

Berita lainnya di Headlines