Jakarta, PajakOnline — Pemerintah menyiapkan paket stimulus baru untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan tersebut akan mencakup kendaraan roda dua dan roda empat listrik, dengan skema insentif yang masih dalam tahap finalisasi dan ditargetkan mulai diluncurkan dalam waktu dekat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah sedang mematangkan stimulus kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengumumkan kebijakan tersebut dalam waktu sekitar dua hingga tiga pekan setelah pernyataan pemerintah pada awal Agustus 2026.
Salah satu bentuk insentif yang telah diungkap adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik tertentu. Besarannya direncanakan mencapai 40% hingga 100%, tergantung kategori kendaraan dan ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Selain insentif perpajakan untuk mobil listrik, pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi sepeda motor listrik. Informasi terbaru menyebut stimulus akan mencakup sekitar 500.000 unit motor listrik, sementara pemerintah juga menyampaikan rencana memperluas sasaran program hingga 1 juta kendaraan, yang terdiri atas sekitar 500.000 motor listrik dan 500.000 mobil listrik.
Stimulus tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik. Pemerintah juga ingin memastikan insentif memberikan dampak terhadap industri otomotif nasional.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa penerima insentif akan diarahkan pada produk yang memberikan nilai tambah tinggi di dalam negeri, memiliki pendalaman struktur industri yang kuat, serta mendukung pengembangan program kendaraan nasional.
Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjadikan stimulus kendaraan listrik sebagai instrumen untuk memperkuat rantai pasok domestik, mulai dari manufaktur kendaraan hingga komponen dan baterai.
Dengan demikian, insentif tidak hanya dipandang sebagai upaya menurunkan harga kendaraan bagi konsumen, tetapi juga sebagai stimulus industri agar investasi dan produksi kendaraan listrik di Indonesia semakin berkembang.
Kurangi Ketergantungan Impor BBM
Pemerintah juga mengaitkan percepatan kendaraan listrik dengan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak.
Menkeu Purbaya mengatakan percepatan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Kebijakan tersebut semakin relevan di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas harga energi global.
Dengan bertambahnya jumlah kendaraan listrik, konsumsi BBM untuk transportasi diharapkan dapat ditekan secara bertahap. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Indonesia sebelumnya telah menerapkan berbagai bentuk dukungan fiskal untuk mendorong kendaraan listrik.
Pada 2023, misalnya, pemerintah memberikan PPN DTP untuk kendaraan listrik roda empat dan bus dengan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu. Kendaraan roda empat dan bus dengan TKDN minimal 40% memperoleh PPN DTP sebesar 10%, sehingga PPN yang dibayar konsumen menjadi 1%.
Pemerintah juga pernah memberikan bantuan pembelian kendaraan listrik roda dua. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi awal untuk membangun pasar kendaraan listrik sekaligus mempercepat pembentukan ekosistem industri.
Perkembangan industri menunjukkan adanya peningkatan produksi kendaraan listrik. Data Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian mencatat kontribusi kendaraan listrik terhadap produksi meningkat dari 1,73% pada 2024 menjadi 2,09% pada 2025.
Angka tersebut menunjukkan bahwa industri kendaraan listrik Indonesia mulai bergerak dari tahap pengenalan menuju fase ekspansi awal.
Meski pemerintah telah mengungkap besaran dan cakupan umum stimulus, rincian teknis program belum seluruhnya diumumkan secara resmi.
Beberapa hal yang masih menjadi perhatian antara lain kriteria kendaraan yang berhak menerima insentif, besaran insentif untuk masing-masing kategori, persyaratan TKDN, mekanisme PPN DTP, serta periode pemberian stimulus.
Karena itu, angka mengenai cakupan program yang beredar saat ini perlu dibaca sebagai rencana pemerintah yang masih menunggu ketentuan final, bukan sebagai program yang seluruh mekanismenya telah berlaku.
Kepastian regulasi menjadi penting bagi industri. Pelaku usaha membutuhkan kejelasan mengenai jumlah penerima, jenis kendaraan, persyaratan produksi dan komponen lokal, serta masa berlaku insentif agar dapat menyusun rencana produksi dan investasi.
Stimulus kendaraan listrik yang tengah disiapkan pemerintah memiliki dua sasaran utama. Pertama, meningkatkan daya tarik kendaraan listrik bagi konsumen melalui pengurangan beban pajak atau bantuan pembelian. Kedua, memperkuat industri kendaraan listrik nasional dengan memastikan manfaat stimulus lebih banyak mengalir ke produk yang memiliki nilai tambah di dalam negeri.
Jika dilaksanakan secara tepat sasaran, kebijakan tersebut berpotensi memberikan efek berantai terhadap industri otomotif, manufaktur komponen, baterai, infrastruktur pengisian daya, hingga investasi.
Namun, efektivitas program tetap akan sangat bergantung pada desain kebijakannya. Insentif perlu disertai persyaratan yang jelas agar tidak sekadar meningkatkan penjualan kendaraan listrik, tetapi juga mendorong peningkatan produksi domestik, TKDN, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan rencana stimulus baru ini, pemerintah kembali menempatkan kendaraan listrik sebagai salah satu instrumen strategis dalam transformasi industri otomotif dan penguatan ketahanan energi nasional. Publik kini menunggu pengumuman resmi Presiden mengenai bentuk final, nilai insentif, serta kendaraan yang berhak memperoleh fasilitas tersebut.
