TRENDING
MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanMK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami Pemindahbukuan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Sebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global Diperkuat

·

Sebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global Diperkuat

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 1.460 wajib pajak badan yang merupakan anggota grup perusahaan multinasional telah terdaftar sebagai wajib pajak terkait Global Anti-Base Erosion (GloBE).

Pendaftaran tersebut menjadi bagian dari implementasi ketentuan pajak minimum global yang diterapkan terhadap grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria.

Melalui GloBE, pemerintah memperkuat basis administrasi dan pengawasan perpajakan terhadap grup perusahaan multinasional, khususnya yang memiliki aktivitas lintas yurisdiksi.

Data DJP menunjukkan 1.460 wajib pajak badan tersebut telah melakukan pendaftaran melalui sistem Coretax sesuai ketentuan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan perkembangan implementasi Pilar Dua OECD/G20 mengenai pajak minimum global. Tujuannya antara lain mencegah praktik erosi basis pajak dan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tingkat pajak rendah.

Bagi kelompok usaha yang masuk cakupan aturan, kepatuhan terhadap ketentuan GloBE menjadi bagian dari kewajiban administrasi perpajakan yang semakin kompleks.

DJP juga perlu memastikan data perusahaan, struktur grup, dan informasi perpajakan dapat terintegrasi untuk mendukung pengawasan.

Pendaftaran 1.460 wajib pajak tersebut menunjukkan bahwa implementasi pajak minimum global mulai memasuki tahap penguatan administrasi di Indonesia.

Bagi perusahaan multinasional, perkembangan ini berarti perhatian terhadap kepatuhan pajak tidak hanya terkait kewajiban domestik, tetapi juga keterkaitan dengan aturan pajak internasional.

Berita lainnya di Headlines