PajakOnline.com—Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 10/1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Namun, tidak semua barang impor dikenakan bea masuk.
Selain itu, terdapat sejumlah barang impor yang dibebaskan bea masuk berdasarkan Pasal 25 UU Kepabeanan, yaitu impor barang pindahan. Secara umum, Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang terdiri atas beragam jenis salah satunya impor personal effect atau personal item yang berdasarkan regulasi kepabeanan disebut impor barang pindahan.
Dengan demikian, ketentuan mengenai impor barang pindahan diatur dalam PMK 28/2008. Merujuk Pasal 1 angka 1 PMK 28/2008, barang pindahan merupakan barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.
Berdasarkan ketentuan tersebut, impor barang pindahan diberikan pembebasan bea masuk. Tetapi, ketentuan pembebasan bea masuk tersebut tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai barang dagangan atau kendaraan bermotor.
Adapun 5 pihak yang dapat memperoleh pembebasan bea masuk atas barang pindahan yang diatur dalam Pasal 3 PMK 28/2008. Sebagai berikut:
Pertama, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Polisi Negara Republik Indonesia (Polri). Pembebasan bea masuk atas barang pindahan diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri dengan kriteria:
- Menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 tahun, dengan tanpa keluarga, serta dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan.
- Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 tahun, dengan tanpa keluarga, serta dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.
Kedua, Pelajar, Mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri paling singkat 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.
Ketiga, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan departemen luar negeri. TKI yang ditempatkan sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri harus dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan departemen luar negeri.
Keempat, Warga Negara Indonesia (WNI) yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 tahun secara terus menerus. Hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah disahkan oleh perwakilan RI di negara yang bersangkutan.
Kelima, Warga Negara Asing (WNA) yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan:
- Izin menetap sementara dari Ditjen Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 tahun.
- Izin kerja sementara dari departemen yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 tahun.
Selanjutnya, barang pindahan yg diimpor dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk harus tiba bersama-sama pemilik yang bersangkutan atau paling lama 3 bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia.
Pembebasan bea masuk atas barang pindahan ini tidak serta merta diberikan. Pemilik barang pindahan atau kuasanya harus menyampaikan pemberitahuan pabean impor ke kantor pabean tempat pemasukan barang pindahan terlebih dahulu.
Oleh karena itu, pemberitahuan pabean impor perlu diserahkan dengan melampirkan 3 dokumen. Pertama, daftar rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk yang telah ditandasahkan. Kedua, surat keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan yang dimaksud dalam Pasal 3 (misalnya, surat keterangan tugas PNS). Ketiga, fotokopi paspor.(Kelly Pabelasary)
Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi HP/WA 0889676695506 atau mengisi klik: 
