TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Belanja APBN sebagai Akselerasi Pemulihan Ekonomi

·

Belanja APBN sebagai Akselerasi Pemulihan Ekonomi

PajakOnline.com—Pemerintah menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan fiskal sebagai kunci untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kemampuan APBN dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi didukung oleh realisasi APBN bulan Januari 2021.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, akselerasi APBN pada sisi belanja memegang peranan penting di bulan Januari 2021. Pertumbuhan yang positif di sisi belanja memperlihatkan program pemulihan ekonomi berjalan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp145,8 triliun tumbuh 4,2% dari tahun periode yang sama tahun lalu.

“Untuk Pemerintah Pusat belanjanya sudah mencapai Rp94,7 triliun atau melonjak 32,4% dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp71,5 triliun. Inilah yang kita sebut daya dorong belanja di bulan Januari.

Termasuk untuk belanja Kementerian/Lembaga yang melonjak Rp48 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp30,9 triliun atau melonjak 55,6%. Belanja non K/L Rp46,6 triliun naik dari tahun lalu.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang memang mengalami penurunan namun kalau kita lihat breakdownnya dana desa melonjak sangat tinggi Rp800 miliar dibandingkan hanya Rp300 miliar tahun lalu. Ini karena sekali lagi adalah untuk mendukung rakyat kita menghadapi Covid-19 melalui BLT Desa,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, pada Selasa (23/2/2021).

Realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp100,1 triliun. Meski masih terkontraksi, pertumbuhan penerimaan Januari 2021 sudah lebih baik dari bulan sebelumnya. Angka ini tidak jauh berbeda dengan realisasi periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp105,1 triliun.

“Mungkin pendapatan negara secara keseluruhan relatif comparable meskipun komposisinya sangat berbeda karena kenaikan atau penerimaan bulan Januari ini selain pajak Rp68,5 triliun, untuk cukai kita terjadi lonjakan sebesar Rp12,5 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp4,5 triliun. PNBP Rp19,1 triliun hampir sama dengan tahun lalu Rp19,7 triliun, sehingga kontraksinya sangat kecil,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Dengan melihat komposisi pendapatan dan belanja negara, defisit APBN sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp45,7 triliun dengan pembiayaan Rp165,9 triliun. Berbeda dengan Januari tahun lalu defisit APBN di angka Rp34,8 triliun, karena belum adanya pandemi Covid-19 pada saat itu.

Berita lainnya di Headlines