Berita Pajak
10.392 artikel
Digitalisasi Jadi Akselerator Perekonomian Nasional
9 Mei 2023, 14.00 WIB
PajakOnline.com —Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebutkan, digitalisasi termasuk ekonomi digital telah menjadi akselerator kemajuan ekonomi dan mendukung stabilitas perekonomian nasional di tengah gejolak ekonomi global saat ini.
INDEF: Pandemi Ubah Skema Perpajakan
9 Mei 2023, 12.00 WIB
PajakOnline.com —Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini telah mengubah skema perpajakan. Direktur Program Indef Esther Sri Astuti menyebutkan pandemi telah memen
Ketentuan Pajak Masukan Penyerahan Emas
9 Mei 2023, 11.00 WIB
PajakOnline.com —Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 turut memuat penegasan ketentuan pajak masukan berhubungan dengan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang PPN terutangnya dipungut menggunakan besaran tertentu. Penyerahan sesuai Pasa
Ekonomi Global Bergejolak, Stabilitas Keuangan Indonesia Masih Terjaga
9 Mei 2023, 10.00 WIB
PajakOnline.com —Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam konferensi pers menyatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal I/2023 tetap terjaga kendati ekonomi global bergejolak. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan terjaganya stabilitas si
Pemerintah Terus Perkuat Perlindungan WNI
9 Mei 2023, 08.35 WIB
PajakOnline.com —Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI). “Ke depan, perlindungan WNI akan terus kita tingkatkan dan kita perkuat,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers, di Hotel
Penyerahan BKP Ini Tidak Bisa Dibuat Faktur Pajak Gabungan
8 Mei 2023, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang mendapat fasilitas PPN dapat dibuat faktur pajak gabungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER03/PJ/2022. Penjelasan DJP tersebut men
Mahfud MD: Surpres RUU Perampasan Aset Sudah Disampaikan ke DPR
8 Mei 2023, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko) Polhukam Mahfud MD menyebutkan, surat presiden (surpres) tentang RUU Perampasan Aset telah dikirimkan ke DPR. Mahfud mengatakan surpres yang dimaksud telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dik
Beasiswa LPDP Dokter Spesialis dari Uang Pajak
8 Mei 2023, 15.00 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Mulyani mengatakan uang pajak tersebut salah satunya dibelanjakan untuk meningkatkan kualit
Cek Lokasi Bayar Pajak Kendaraan di Samsat Keliling, Senin 8 Mei 2023
8 Mei 2023, 12.00 WIB
PajakOnline.com —Polda Metro Jaya menyediakan 14 lokasi layanan Samsat Keliling bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), pada hari ini Senin, (8/5/2023). Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari akun resmi twitter Traffic Management
Jalan di Lampung Dibangun Pakai Uang Pajak, Ini Kata Menkeu
8 Mei 2023, 11.30 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan negara melalui berbagai instansi guna pembangunan infrastruktur jalan di Lampung dan Pulau Sumatera. "Tahukah kamu berapa jumlah APBN dan APBD serta instrumen Keuangan Negara
Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Badan
8 Mei 2023, 04.00 WIB
PajakOnline.com— Sampai dengan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan, 30 April 2023 pukul 24.00 WIB, Wajib Pajak Badan yang telah menunaikan kewajiban lapor SPT-nya adalah sebanyak 939.948 Wajib Pajak Badan. Jumlah terse
Soal PPN Naik Jadi 12% Lihat Situasi
8 Mei 2023, 03.45 WIB
PajakOnline.com— Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengamanatkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2025. Menurutnya, rencana kenaikan tarif PPN
