TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

BUMN Setor Pajak Rp 55,51 Triliun di Kuartal I 2020

· ·

BUMN Setor Pajak Rp 55,51 Triliun di Kuartal I 2020

PajakOnline.com—Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sudah menyetorkan pajak sebesar Rp55,51 triliun di kuartal I 2020. Di tengah pandemi Covid-19, BUMN berupaya terus memberi dukungan kepada pemerintah.

"Kurang lebih triwulan (kuartal) I 2020 ini kita sudah membayar pajak Rp55,51 triliun. Kami ingin tetap menjaga cashflow pemerintah, karena itu pajak tetap kita bayar scara tepat waktu," kata dia saat rapat bersama DPR di Jakarta, belum lama ini.

Erick Thohir menambahkan, selain membayar pajak, BUMN juga membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp31,43 triliun. "Ini sebagai komitmen kami BUMN untuk menjaga cashflow dalam hal ini Kemenkeu," kata dia.

Sebagai catatan 2019, total pajak yang diberikan BUMN kepada pemerintah sebesar Rp283 triliun untuk pajak dan PNBP sebesar Rp136 triliun.

"Tentu maksud, dan tujuan kami menyampaikan atas ini, tidak lain yang kita lakukan dengan pemerintah memberikan solusi bersama," kata Erick.

Dengan adanya setoran tersebut, Erick meminta pemerintah bisa membantu keuangan BUMN yang saat ini tengah sulit. Terutama melakukan pelunasan terhadap utang-utang yang sudah menumpuk jauh sebelum pandemi Covid-19.

"Sungguh dengan kerendahan hati, utang yang memang kita tagihan pada pemerintah sangat amat diperlukan untuk kami Kementerian BUMN, dan BUMN terus menjaga pelayanan kepada publik itu sendiri," kata dia.

Berita lainnya di Headlines