TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Cara Input PIB dalam E-Faktur Importir

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Dalam transaksi perdagangan terdapat istilah ekspor dan impor yang sering digunakan. Berkaitan dengan hal itu, barang impor tidak terlepas dari PIB atau Pemberitahuan Impor Barang yang merupakan sebuah dokumen pemberitahuan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan impor barang.

PIB ini juga dapat disebut sebagai e-Faktur importir sebab dokumen tersebut kedudukannya telah disamakan dengan faktur pajak seperti yang sudah dijelaskan dalam artikel sebelumnya. Artinya bahwa PIB memiliki fungsi yang sama dengan faktur pajak yakni PIB yang didapatkan oleh importir dapat menjadi pajak masukan dan dapat digunakan untuk mengurangi pajak terutang yang dikelola melalui e-Faktur.

Lebih lanjut, cara menginput PIB di e-Faktur penting untuk diketahui oleh Wajib Pajak badan yang masuk ke dalam kategori PKP dan bergerak dibidang ekspor impor. Cara Input PIB di e-Faktur sebenarnya tergolong mudah, berikut caranya:

1. Silahkan masuk ke menu dokumen lain.
2. Pilih pajak masukan.
3. Kemudian, pilih sub-menu dan pilih rekam.
4. Pada kolom rekam, silahkan isi dokumen PIB lalu klik simpan.

Kemudian, agar PIB dapat digunakan sebagai faktur pajak oleh PKP maka harus mencantumkan identitas pemilik barang seperti nama, alamat, dan NPWP yang telah dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Nantinya, PIB akan dilaporkan secara bersamaan dengan dokumen pelengkap sebagai bukti dari pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI yang akan disampaikan kepada pejabat di kantor pabean.

Pada dasarnya, dokumen PIB ini ditunjukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), akan tetapi karena mengingat bahwa adanya PPh dan PPN atau PPnBM yang harus dipungut maka PIB ini juga perlu dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Atania Salsabila)