TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Dana Infak Baznas Bantu Terdampak Covid-19 Berlaku untuk Semua Golongan

·

Dana Infak Baznas Bantu Terdampak Covid-19 Berlaku untuk Semua Golongan

PajakOnline.com—Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menepis penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 hanya menyasar untuk masyarakat Muslim. Selama ini Baznas dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana baik itu muslim dan non muslim. Bantuan Baznas untuk non muslim dilakukan dengan menggunakan dana infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, corporate social responsibilty (CSR) maupun dompet kemanusiaan.

Direktur Utama Baznas RI, M. Arifin Purwakananta menjelaskan bahwa dana zakat memang memiliki aturan pendistribusian sesuai dengan fikih zakat dan peraturan perundangan yang berlaku. Selama ini Baznas telah membantu kebencanaan dengan memakai dana infak, sedekah, CSR maupun dompet kemanusiaan.

“Untuk pengelolaan dana zakat ini, di Baznas sangat hati-hati. Dana zakat harus disalurkan oleh Baznas sesuai ketentuan syariah yakni kepada mustahik beragama Islam yang membutuhkan,” ujar Arifin, kepada PajakOnline.com.

“Tapi untuk diketahui masyarakat, dana yang dihimpun Baznasdan LAZ seluruh Indonesia ini tidak hanya dana zakat melainkan juga dana infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, dan juga dana CSR. Jadi saya ulangi, dana zakat harus disalurkan kepada mustahik yang beragama Islam sesuai yang disyariatkan agama dan perundangan. Sedangkan Baznas dan LAZ dapat menggunakan dana infak, sedekah dan CSR, serta dompet khusus kemanusiaan untuk digunakan membantu masyarakat terdampak krisis Covid-19 tanpa memandang muslim dan non muslim,” sambungnya.

Arifin menambahkan semua penyaluran bantuan yang dilakukan baik itu dari dana zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, serta CSR, Baznas selalu merencanakan untuk kemudian dilaksanakan, diaudit, serta dilaporkan dengan kaidah transparan dan akuntabel.

“Dalam bencana kemanusiaan banyak sekali yang harus ditolong. Selain zakat, masyarakat biasanya membantu berdonasi berupa dana infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, serta dana CSR perusahaan. Dari berbagai sumber dana inilah yang digunakan Baznas untuk membantu mereka yang membutuhkan saat bencana seperti ini. Dari dana ini juga Baznas dan LAZ dapat membantu masyarakat terdampak krisis Covid-19 yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam,” ucapnya.

“Masyarakat juga tidak perlu khawatir, penyaluran zakat oleh Baznas dan LAZ tetap sesuai syariah dan perundangan yang berlaku,” tegas Arifin.

Arifin juga menjelaskan adanya Surat Keputusan (SK) Ketua Baznas No 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Baznas telah mengatur ketetapan sasaran atau asnaf zakat. SK itu menyebutkan bahwa korban bencana meliputi orang Islam dan bukan Islam.

Ada hal yang harus dijelaskan karena dalam tata penulisan judul SK hanya disebut zakat. Untuk itu, lanjut Arifin, kata zakat ini telah dijelaskan dalam pengertian umum pada SK tersebut bahwa zakat yang dimaksud dalam perundangan ini adalah zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini mengacu pada pengertian zakat dalam teks UU Zakat No. 23 Tahun 2011.

“Melalui perencanaan program dan monitoring yang ketat, dana zakat disalurkan Baznas untuk berbagai kebutuhan membantu mustahik dari kalangan umat Islam ini sudah sesuai fikih zakat. Dan untuk bantuan bencana termasuk Covid-19 ini, bantuan kepada semua yang terdampak menggunakan dana infak, sedekah dan dana kemanusiaan tanpa memandang agama sesuai dengan SK Ketua Baznas No. 64 Tahun 2019,” tutup Arifin.

Sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, Baznas dan LAZ memiliki kewajiban memprioritaskan penyaluran dana-dana tersebut untuk meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 terutama bagi asnaf fakir miskin. Baznas dan LAZ memiliki ruang intervensi yang difokuskan pada aspek ekonomi, sosial dan kesehatan untuk membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

Berita lainnya di Headlines