TRENDING
Inflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus Barang
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Investor Dapat Fasilitas Pajak melalui LPI

·

Investor Dapat Fasilitas Pajak melalui LPI

PajakOnline.com—Pemerintah masih menyusun aturan teknis mengenai Lembaga Pengelola Investasi. Salah satunya terkait fasilitas perpajakan bagi investor yang akan menanamlan modalnya melalui Sovereign Wealth Fund ini.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, terdapat tiga aturan yang masih dibahas pemerintah. Pertama, mengenai penempatan modal awal LPI yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Kedua, terkait tata kelola LPI sesuai dengan good corporate governance. Prinsip tata kelola akan mengedepankan efesiensi, efektivitas, tanggung jawan, akuntabilitas, dan kemanfaatan yang paling tinggi untuk negara.

Ketiga, terkait sistem perpajakan LPI yang juga merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

"Ini memastikan bahwa LPI tidak hanya memberi manfaat besar bagi negara, tetapi juga mendapat fasilitas (perpajakan)," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita belum lama ini atau Selasa (24/11/2020).

Fasilitas yang dimaksud yakni seperangkat aturan pajak yang mendukung investor untuk menanamkan modalnya melalui LPI. Dengan demikian, fasilitas tersebut bisa mengundang dana asing mengalir ke lndonesia.

Di sisi lain, menurut dia, LPI pada akhirnya diharapkan mampu mendorong pemerimaan pajak seiring banyak proyek yang akan digarap. "Sehingga LPI ini memberi manfaat terbesar bagi negara," katanya.

Berita lainnya di Headlines