TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kemendag dan BI Sinergi Beri Pelatihan Ekspor UKM

·

Kemendag dan BI Sinergi Beri Pelatihan Ekspor UKM

PajakOnline.com—Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta menggelar program pendampingan ekspor (export coaching program/ECP) bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat menembus pasar global.

“Program ECP merupakan bagian dari strategi Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor. Kolaborasi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya mendorong dan meningkatkan peran UKM agar dapat menembus pasar ekspor,” kata Direktur Jenderal PEN Kasan seperti kami kutip dari Kemendag hari ini.

ECP tahap pertama ini diikuti 40 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, fesyen, kerajinan, kosmetik dan briket.

“Secara khusus, Kementerian Perdagangan mendorong UKM DKI Jakarta untuk memanfaatkan program ECP agar dapat menjadi eksportir. Sebab, DKI Jakarta termasuk dalam sepuluh besar jumlah UKM terbanyak di Indonesia,” kata Kasan.

Pada ECP tahap pertama, para peserta akan diberikan sosialisasi tentang program ECP. Selanjutnya, tim pendamping PPEI akan menyeleksi 40 peserta menjadi 30 peserta yang nantinya akan mendapatkan pendampingan.
Melalui ECP, diharapkan jumlah eksportir akan bertambah dan jumlah produk yang diekspor semakin bervariasi.

Selain itu, diharapkan UKM dapat naik kelas menjadi UKM ekspor. Untuk itu, diperlukan inovasi, improvisasi, perbaikan merek, dan pengetahuan tentang ekspor.

Sebagai informasi, para pelaku UKM yang menjadi peserta program ECP telah melewati proses verifikasi tim Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPPEI). Verifikasi meliputi legalitas dokumen, komitmen pelaku usaha, keberadaan tempat usaha dan produk yang dipasarkan.

Secara kumulatif, total nilai ekspor Indonesia selama Januari-Maret 2021 mencapai USD48,9 miliar atau meningkat 17,11% (YoY). Ekspor nonmigas sepanjang Januari-Maret 2021 naik sebesar 17,14% (YoY).

Berita lainnya di Headlines