TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Menkeu Purbaya: Pertamina Malas-malasan Bikin Kilang, Kita Banyak Impornya

· · pajakonline.com

PajakOnline | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai PT Pertamina (Persero) malas-malasan bikin kilang minyak baru. "Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuman pertaminanya aja malas-malesan," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, dari siaran TV Parlemen, dikutip Jumat (3/10/2025).

Dampak dari besarnya impor, subsidi BBM terus bertambah karena volume impor BBM naik dari tahun ke tahun. Tingginya impor BBM juga berdampak buruk pada neraca perdagangan Indonesia.

Padahal, pembangunan kilang minyak baru dibutuhkan untuk mengangkat produksi BBM dalam negeri, sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor BBM yang membebani APBN.

"Subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun, BBM tuh solar, diesel, kita banyak impornya sampai puluhan miliar dollar setahun," ungkap Purbaya.

Purbaya tidak habis pikir, kondisi ini seolah dibiarkan bertahun-tahun. APBN pun tersedot untuk menyubsidi BBM impor yang terkadang harganya melonjak tinggi.

"Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak, enggak pernah," kata Purbaya.

Purbaya juga mengungkapkan soal janji Pertamina untuk membangun 7 kilang baru dalam 5 tahun pada 2018, namun sampai sekarang sudah 7 tahun berlalu, tidak satu pun kilang dibangun.

Pada 2018, Purbaya saat itu masih menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di bawah Luhut Binsar Pandjaitan, sehingga tugasnya bersinggungan dengan Pertamina.

Saat itu, kata Purbaya, terdapat investor asal China yang menawarkan diri untuk membangun kilang baru di Indonesia, dengan tawaran Pertamina harus membeli produk mereka. Investor China tersebut juga menjanjikan ke Pertamina, bahwa bila sudah beroperasi selama 30 tahun, maka kilang minyak tersebut bisa diambil alih Pertamina secara cuma-cuma.Kendati demikian, tawaran investor China itu ditolak oleh Pertamina.

Purbaya mengatakan saat itu Pertamina beralasan mereka sudah merencanakan pembangunan 7 kilang baru, sehingga bila menyetujui proposal dari China, bisa berpotensi mengakibatkan kelebihan kapasitas.

DPR Agar Desak Pertamina Bangun Kilang Baru

"Mereka (Pertamina) akan bangun tujuh kilang baru dalam waktu 5 tahun. sampai sekarang kan enggak ada satu pun, jadi bapak tolong kontrol mereka juga," kata Purbaya.

Menkeu Purbaya meminta DPR ikut mendesak Pertamina agar segera membangun kilang minyak baru supaya APBN tidak jebol. "Dari saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol (Pertamina), karena kita rugi besar. karena kita impor dari mana dari Singapura. "Mereka bilang iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang enggak jadi," kata Purbaya.