TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Menkeu Sri Mulyani: Krisis Jadi Momentum Perbaikan Fondasi Ekonomi

·

Menkeu Sri Mulyani: Krisis Jadi Momentum Perbaikan Fondasi Ekonomi

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, krisis menjadi momentum untuk melakukan reformasi dalam rangka memperbaiki fondasi ekonomi, terutama pada sektor produktivitas.

“Apakah itu krisis ekonomi, krisis keuangan, maupun krisis di bidang kesehatan, sehingga kita tentu belajar dari pengalaman ini,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan RKP Tahun 2022, belum lama ini.

Bagi Indonesia, krisis selalu menjadi momentum untuk reformasi. Sebelumnya, pasca krisis ekonomi Asia tahun 1998, Indonesia melakukan reformasi dalam tatanan politik yang lebih demokratis dan otonomi daerah, tata kelola perbankan melalui Undang-Undang tentang Bank Indonesia, dan tata kelola keuangan negara melalui Undang-Undang Keuangan Negara. Kemudian, pasca krisis keuangan global tahun 2009 terjadi reformasi melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Saat ini, pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memperkuat langkah reformasi struktural, yang dimulai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. “Reformasi struktural menjadi penting yaitu bagaimana kita meningkatkan kontribusi dari produktivitas di dalam komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Menkeu.

Produktivitas sangat ditentukan oleh oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan perbaikan kemudahan berusaha. Untuk itu, reformasi menyangkut ketiga hal tersebut.

Menkeu menyatakan jika reformasi berhasil maka komposisi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan banyak dikontribusikan oleh investasi dan ekspor. “Dengan adanya reform yang bisa meningkatkan produktivitas, maka investasi menjadi bergairah dan ekspor menjadi lebih kompetitif,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines