TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pajak Penghasilan (PPh) Pengusaha, Ini Penjelasannya

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pajak penghasilan (PPh) pengusaha yaitu pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau sebagai pengusaha atas penghasilannya, baik dari hasil usaha maupun penghasilan lainnya.

Dalam pajak penghasilan pengusaha, perlu diketahui sebelumnya terdapat kategori sumber penghasilan pengusaha. Dalam sumber penghasilan pengusaha bisa dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, dan penghasilan dari kegiatan lainnya.

1. Penghasilan pengusaha dari gaji
Tidak hanya karyawan yang mendapatkan penghasilan dari gaji, tetapi pengusaha juga mendapatkan gaji dari usaha yang dimilikinya. pengusaha yang mendapatkan gajinya dari usahanya, ketika ia menempati jabatan tertentu, contohnya menjadi Direktur atau Komisaris pada perusahaannya.

Namun umumnya ini berlaku dalam usaha persekutuan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Artinya pemilik yang kemudian memiliki jabatan menjadi "orang penting" di perusahaannya memperoleh gaji seperti karyawan.

Sementara jika bentuk usaha perseroan komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), ketentuan pengusaha pada hal ini yaitu menjadi salah satu pemilik usaha namun tidak dapat menjadi karyawan atau menduduki jabatan tertentu pada perusahaannya dan menerima gaji.

2. Penghasilan pengusaha dari laba usaha
Selaku pemilik usaha, turut memperoleh penghasilan dari laba usaha yang dijalankan.

Untuk pengusaha dengan kepemilikan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), penghasilan dari usahanya ini berbentuk dividen.

Pembagian laba berbentuk dividen ini menjadi objek pajak. Karena modal yang disetorkan berwujud saham. Namun pajak bagi dividen biasanya telah otomatis dipotong oleh perusahaan.

Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi pengusaha, tidak lagi melakukan penyetoran pajak dividen karena perusahaan telah melakukan pemotongan dan menyetorkan ke kas negara.

Tetapi untuk pemilik usaha dengan bentuk CV, penghasilan yang didapatkan dari laba usaha berbentuk Prive. Prive adalah penyetoran modal atau umumnya disebut investasi, di mana penyetoran dan pengambilan modal oleh anggota CV dapat dilakukan setiap saat.

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan dari Prive tidak menjadi objek pajak. Karena pajak yang dikenakan telah dihitung pada pajak usaha. Artinya Prive tidak menjadi objek pajak untuk menghindari dikenakannya pajak ganda.

3. Penghasilan pengusaha dari kegiatan lainnya
Umumnya pengusaha juga memperoleh pendapatan dari penghasilan lainnya.

Penghasilan ini diperoleh dari kegiatan lain yang dilaksanakan dan tidak menjadi pekerjaan tetap, dalam hal ini yaitu pekerjaan sampingan atau tenaga ahli dengan pekerjaan bebas.

Kegiatan sampingan contohnya sebagai agen iklan.

Penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan bebas akan dilakukan pengenaan pajak penghasilan yang jumlahnya dihitung berdasarkan penghasilan neto kemudian dikalikan tarif pajak. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)