TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemerintah Targetkan Pembangunan Jalan Tol 6.600 Kilometer

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, pembangunan jalan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

Suharso mengatakan, saat ini jalan tol yang telah terbangun di Tanah Air baru mencapai 2.500 kilometer dari target 6.600 km. "Kami mendesain jalan tol itu ada sekitar 6.600 km di masa sampai dengan Pak SBY, itu kira-kira 900 km beroperasi. Hari ini kita bersyukur ada tambahan 1.600-an km, jadi sudah 2.500 km. Tapi dari target 6.600 km yang di desain oleh Bappenas, masih separuh, itu jalan tol," kata Suharso dalam diskusi bertema The Future is Now: Collaborative Action to Achieve Indonesia Vision 2045' secara virtual kemarin, Kamis (9/2/2023).

Menurutnya jalan di wilayah kabupaten/kota juga masih banyak yang tidak dalam kondisi baik. "Jalan-jalan yang mantap itu di tingkat nasional sudah 95 persen, provinsi yang kita targetkan di 75 persen belum semua masih 70 persenan," kata dia.

Namun, kondisi jalan yang paling parah terdapat di kabupaten/kota yang ditargetkan oleh Bappenas sampai dengan 202 dalam RPJMN sebesar 65 persen dalam kondisi baik, tapi saat ini kondisi yang baik hanya 42 persen. Sementara, kabupaten/kota hanya mampu memberi dukungan 1 persen.

Oleh karena itu, dia menuturkan, Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mendesain Intruksi Presiden (Inpres) untuk jalan kabupaten/kota. "Karena nanti tidak nyambung, jalan yang ini bagus, tapi jalan-jalan feeder-nya tidak ada. Kita lihat di Pulau Jawa bagian selatan, jalan selatannya itu sudah cukup bagus tapi Jalan cabang ke bawahnya itu, haduh kasihan sekali. Jalan-jalan ke arah produksi dan seterusnya dan ini benar kita perlukan infrastruktur tetap kita lakukan," pungkasnya.