PajakOnline.com—Dalam dunia perpajakan repatriasi erat kaitannya dengan program pengampunan pajak (tax amnesty). Istilah tersebut terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/PMK.03/2016 dalam bentuk formulir surat pernyataan harta bersih yang ada di luar negeri namun belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
Repatriasi merupakan proses pengembalian akumulasi penghasilan yang berupa aset harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam wilayah NKRI. Atau sederhananya, repatriasi adalah dana yang kembali ke Indonesia dan diinvestasikan di dalam negeri.
Penghasilan yang dicari di Indonesia, sebaiknya diinvestasikan kembali ke Indonesia dan diharapkan dapat mensejahterakan negara. Itu lah mengapa, repatriasi dalam tax amnesty mewajibkan harta yang telah dikembalikan harus ditanamkan kembali dalam bentuk investasi di Indonesia minimal selama 3 tahun.
Jenis aset dan harta repatriasi memiliki ragam jenis. Bentuk dari aset dan harta yang dimaksud berupa:
- Rekening tabungan
- Properti (rumah dan tanah)
- Kendaraan bermotor
- Uang tunai
- Surat berharga
- Logam mulia, Dll
Perihal tarif yang dikenakan terkait repatriasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki aturan main tersendiri. Tarif terbagi menjadi 3 periode tax amnesty, yakni:
- Tarif 4% untuk periode I
- Tarif 6% untuk periode II
- Tarif 10% untuk periode III
Selain penyetoran tarif pajak yang sesuai periodenya, terdapat syarat dari DJP mengenai harta wajib pajak yang direpatriasi harus diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk-bentuk berikut ini:
- Surat berharga Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah
- Obligasi Badan Usaha Milik Negara
- Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha
- Investasi keuangan pada Bank Persepsi
- Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, dan
- Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikutnya setelah harta diinvestasikan ke negara selama 3 tahun, harta yang diserahkan oleh wajib pajak tersebut tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak. (Azzahra Choirrun Nissa)
Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi HP/WA 0889676695506 atau mengisi klik: 
