TRENDING
Tiga Indikator Ekonomi Menguat, Fundamental Indonesia Makin Terjaga Masuki Kuartal IV 2026Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangInflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen, Harga Pangan Jadi SorotanSurplus Perdagangan Indonesia Capai USD7,25 MiliarDJP Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global, Sasar Wajib Pajak MultinasionalTarget Pajak 2027 Naik, DJP Pastikan Restitusi Tetap Cair Tepat WaktuPMK 71/2026 Buka Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 2 TahunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaTiga Indikator Ekonomi Menguat, Fundamental Indonesia Makin Terjaga Masuki Kuartal IV 2026Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangInflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen, Harga Pangan Jadi SorotanSurplus Perdagangan Indonesia Capai USD7,25 MiliarDJP Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global, Sasar Wajib Pajak MultinasionalTarget Pajak 2027 Naik, DJP Pastikan Restitusi Tetap Cair Tepat WaktuPMK 71/2026 Buka Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 2 TahunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga Narkotika
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Rotasi Jabatan DJP, Hestu Yoga Saksama Kini Direktur Peraturan Perpajakan I

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan rotasi di jajaran pejabat eselon II di lingkungan DJP.

Salah satu pejabat yang dirotasi adalah Hestu Yoga Saksama. Selama empat tahun pria yang akrab disapa Yoga ini mengemban amanah sebagai Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP. Kini, Yoga menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I menggantikan Arif Yanuar. Sementara, Arif Yanuar ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO).

Arif sendiri akan bertanggung-jawab atas wajib pajak (WP) konglomerat. Sebab, Kanwil LTO, memiliki daftar nama-nama perusahaan, pengusaha besar yang memiliki jejaring bisnis berpengaruh di Indonesia.

Neilmaldrin Noor sekarang sebagai Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP. Sebelumnya dia menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jawa Barat I di Bandung. Neil sekarang akan banyak berhubungan dengan kalangan wartawan.

Sementara Kakanwil LTO sebelummya yakni Mekar Satria Utama dilantik menjadi Direktur Perpajakan Internasional. Mekar menggantikan John Hutagaol yang menjadi Kakanwil DJP Jawa Timur 1.

DJP juga merotasi Edi Slamet Irianto, dari semula Kakanwil DJP Jakarta Selatan II yang berkantor di kompleks kantor pusat DJP ke Kanwil DJP Jakarta Utara yang berada di sekitar Jakarta Utara.

Jumlah pejabat DJP yang dirotasi atau dilantik sebanyak 32 pejabat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalin kerja sama yang lebih erat, meningkatkan sinergi, dan kolaborasi antar unit dalam mendesain sebuah kebijakan sehingga melahirkan kebijakan yang utuh dan komprehensif.

Tabel Rotasi Jabatan DJP selengkapnya:

[caption id="attachment_56810" align="alignnone" width="800"] Sumber DJP[/caption]

[caption id="attachment_56811" align="alignnone" width="800"] Sumber DJP[/caption]

[caption id="attachment_56812" align="alignnone" width="800"] Sumber DJP[/caption]