TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Setoran Penunggak Pajak Capai Rp13,44 Triliun

· ·

Setoran Penunggak Pajak Capai Rp13,44 Triliun

PajakOnline | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa negara telah berhasil mengamankan penerimaan sebesar Rp13,44 triliun dari total 200 penunggak pajak. Nominal tersebut dari total tunggakan pajak sebesar Rp60 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, setoran tersebut menunjukkan perkembangan positif dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Dia menjelaskan jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atau mengajukan skema angsuran mengalami peningkatan.

Per 30 November 2025, jumlah Wajib Pajak yang mulai memenuhi kewajibannya tercatat sebanyak 109, dan angka tersebut meningkat menjadi 120 Wajib Pajak pada posisi 15 Desember 2025.

“Relatif dibanding 30 November, itu ada kenaikan pembayar pajak yang membayar atau mengangsur dari 109 (WP) ke 120 di posisi pada 15 Desember,” kata Bimo dalam Konferensi Pers APBN Kita (Kinerja dan Fakta) Edisi Desember 2025, kemarin.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sebagian dari setoran tersebut dilakukan melalui mekanisme cicilan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pembahasan lanjutan dengan DJP. Menkeu menyebutkan komitmen pemerintah dalam mengejar tunggakan pajak sudah dipahami para Wajib Pajak besar, terutama yang masih menunggak pajak dalam jumlah besar.

“Yang jelas target Rp60 triliun pasti lambat laun akan tercapai, mereka tahu kita serius ngejar itu,” kata Purbaya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Purbaya mencatat sampai awal bulan Oktober 2025, pemerintah baru berhasil mengumpulkan sekitar Rp7 triliun dari total utang pajak dari para penunggak yang mencapai Rp60 triliun. Utang pajak tersebut berasal dari 200 penunggak pajak yang telah berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan siap dieksekusi pada 2025 ini.

Sehubungan penerapan sanksi untuk mempercepat pembayaran utang pajak, Purbaya menegaskan masih perlu dibicarakan lebih lanjut bersama DJP.

“Saya harus bicara dulu dengan dirjen pajak saya seperti apa ininya (mempercepat pembayaran utang pajak). Tapi saya harapkan sih sebagian besar sudah masuk menjelang akhir tahun,” pungkas Purbaya.

Berita lainnya di Headlines