PajakOnline.com—Pada tanggal 1 Maret 2022, Instansi vertikal Kemenkeu I DKI Jakarta merilis kinerja APBN wilayah DKI Jakarta periode s.d. 31 Januari 2022. Sebuah wujud kolaborasi dan sinergi antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara lingkup DKI Jakarta.
Indikator Makroekonomi Regional membaik sejalan dengan penguatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di Provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2021 telah mencapai 3,64 persen (yoy), sejalan dengan nilai PDB Regional Triwulan IV 2021 yang sebesar Rp754,90 triliun atau naik 3,76 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Inflasi DKI Jakarta pada bulan Januari 2022 adalah 0,46 persen (mtm), naik 0,01 poin dibanding bulan Desember 2021, dipicu naiknya harga-harga pada komoditas terutama daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, dan telur ayam ras.
Pemerintah terus berupaya melakukan pengendalian pandemi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta yang belum usai dengan terus melaksanakan Program Vaksinasi. Masih terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta per 31 Januari 2022 sebanyak 32.170 kasus. Varian Omicron mendominasi kasus harian wilayah DKI Jakarta yang memengaruhi program pemulihan ekonomi regional yang masih terus berlanjut.
Dalam Konferensi Pers Kinerja APBN DKI Jakarta per 31 Januari 2022, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar Arif Yanuar, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jakarta Rusman Hadi, serta Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Aloysius Yanis Dhaniarto menyajikan pemaparan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.
Kantor-kantor vertikal Kementerian Keuangan yang berada di DKI Jakarta, baik Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan, mengelola APBN dan memberikan layanan bagi satuan kerja pusat Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang secara administratif berada di DKI Jakarta.
Hal ini berarti bahwa pendapatan yang diperoleh dan belanja yang disalurkan beserta dampaknya tidak hanya terbatas di DKI Jakarta, tetapi juga ke seluruh Indonesia.
