TRENDING
8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat Pernyataan8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat Pernyataan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tahun 2021, Sektor Pariwisata Kembali Bangkit

·

Tahun 2021, Sektor Pariwisata Kembali Bangkit

PajakOnline.com—Sektor pariwisata sangat terdampak akibat pembatasan sosial guna mengurangi penyebaran Covid-19. Berbagai macam sektor mulai dari transportasi, industri tekstil, industri alat angkut, industri kerajinan, perdagangan, hotel, dan restoran tidak berjalan. Pemerintah hadir untuk situasi tersebut dengan memberikan stimulus melalui APBN.

“APBN segera merespons dan melakukan kebijakan yang sifatnya luar biasa. Pengeluaran negara di tengah penerimaan mengalami kontraksi karena kegiatan ekonomi menurun,” ungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara virtual di Jakarta, belum lama ini atau Kamis (26/11/2020).

Selain merespons dampak pandemi, menurut Wamenkeu, pemerintah juga mempersiapkan anggaran khusus untuk pengembangan pariwisata. Untuk tahun 2020, APBN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional juga menyediakan program stimulus pariwisata yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pariwisata.

Wamenkeu memberikan gambaran bahwa sektor pariwisata dapat bangkit dan pulih dengan dukungan dari banyak peran. “Dukungan pemerintah pusat yaitu melalui belanja kementerian/lembaga, belanja BUMN, belanja swasta, dan belanja pemerintah daerah,” tandasnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp15,1 triliun di tahun 2021. Dengan anggaran yang tersebar di kementerian/lembaga, non kementerian/lembaga, dan transfer ke daerah, Wamenkeu berharap sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memajukan pariwisata semakin meningkat. “Sinergi akan menjadi lompatan arah kebijakan yang baik untuk pariwisata,” katanya.

Berita lainnya di Headlines