PajakOnline | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik pada Senin (8/9/2025) oleh Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Tidak hanya melakukan gebrakan Rp200 triliun. Purbaya juga ekspansif, salah satunya mengeluarkan kebijakan memperluas insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor padat karya bagi para pekerja hotel, restoran dan cafe. Artinya, mengurangi beban pajak masyarakat. Mereka akan menerima utuh gajinya tanpa dipotong pajak untuk meningkatkan daya beli. Purbaya juga meneruskan pemberian bantuan sosial untuk meringankan beban rakyat.
Dewan Pendiri Tax Payer Community, Perhimpunan Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia Gema Sasmita menilai gebrakan Menkeu Purbaya langsung berpihak pada rakyat. “Pajak untuk rakyat, uang pajak yang kita bayarkan dipergunakan untuk meringankan langsung beban rakyat, meningkatkan daya beli di tengah kondisi perekonomian global yang saat ini masih dalam uncertainty, ketidakpastian,” kata Gema.Menkeu Purbaya optimistis dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi 6,5-7 persen sehingga penerimaan pajak juga dapat bertambah dari bergairahnya aktivitas ekonomi.
Menurut Gema, Pemerintah membuktikan komitmennya untuk memperluas lapangan kerja melalui program paket ekonomi penyerapan tenaga kerja. Sepekan setelah dilantik, pada Senin (15/9/2025) Menkeu Purbaya telah membahas program penyerapan tenaga kerja tersebut dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam catatan redaksi PajakOnline, Presiden Prabowo memprioritaskan sejumlah program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Program pertama yang dibahas adalah koperasi desa merah putih. Koperasi desa merah putih itu ada 80.000 di seluruh Indonesia, karyawan baru diperkirakan bisa menyerap 681.000 orang dan targetnya sampai sejuta orang di bulan Desember.
Selain itu, program kampung nelayan merah putih juga menjadi prioritas dengan target pembangunan 100 desa nelayan pada tahun 2025. Melalui program ini, penyerapan tenaga kerja diharapkan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kampung nelayan. Tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang 4.000 titik bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja.
Tak hanya di sektor maritim, Pemerintah juga mendorong program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870.000 hektare lahan. Proyeksinya bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
Pemerintah juga menyiapkan program magang nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate. Alokasi anggarannya sebesar Rp396 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut hingga 2026.
Program prioritas ini dirancang untuk memperkuat keterampilan kerja generasi muda sekaligus menjembatani kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja terlatih, dan tentunya juga menyerap tenaga kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat
Gema Sasmita mengatakan, Menkeu Purbaya telah berupaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi domestik melalui optimalisasi instrumen fiskal dan belanja negara. “Kita dukung penuh kebijakan pajak untuk rakyat ini,” tegas Gema.
Menkeu Purbaya berkomitmen terus menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. APBN akan dirancang dengan disiplin fiskal yang ketat, namun tetap mendukung program-program prioritas yang berpihak pada rakyat tersebut.
Purbaya mengidentifikasi realisasi belanja negara hingga semester I 2025 baru mencapai 38,8% dari pagu anggaran Rp3.621,3 triliun. Dia berkomitmen untuk mempercepat proses belanja, agar anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal.
Walaupun menghadapi ketidakpastian global, seperti perang dagang dan konflik geopolitik, Menkeu Purbaya menyatakan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik. Dia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko eksternal dan memastikan bahwa ekonomi domestik tetap stabil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berupaya menciptakan perekonomian Indonesia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan
Purbaya lahir di Bogor, Jawa Barat pada 7 Juli 1964. Hingga sebelum dilantik sebagai menkeu, Purbaya menduduki kursi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menariknya, kendati banyak menghabiskan periode kariernya di bidang ekonomi, Purbaya sebenarnya merupakan lulusan sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Keilmuan ekonomi baru dipelajarinya secara mendalam melalui jenjang pendidikan master dan doktor di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Perjalanan Karier Purbaya Yudhi Sadewa
Dikutip dari laman resmi LPS, ketrampilan di bidang teknik elektro yang dimiliki Purbaya mengantarnya meniti karier profesional sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994), sebuah perusahaan multinasional penyedia jasa migas.
Kemudian, karier di bidang ekonomi dimulai Purbaya sebagai senior economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005). Kemudian, berlanjut sebagai direktur utama di PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008).
Pada saat yang bersamaan, Purbaya juga menjabat sebagai chief economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013). Selanjutnya, sosok menkeu baru ini sempat menjabat sebagai anggota dewan direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).
Perjalanan di lingkungan pemerintahan dimulai Purbaya sebagai staf khusus bidang ekonomi Menko Perekonomian (2010-2014) dan Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014).
Kemudian, Purbaya juga sempat menjabat Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan ‘Pokja IV’ di bawah Kemenko Perekonomian (Juni 2016-sekarang).
Purbaya juga masih menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) (2016-sekarang) dan Anggota Economic Forum (2015-sekarang).
Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Purbaya memang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia tercatat mendampingi Luhut saat bertugas di sebagai kepala staf presiden, menko polhukam, serta menko marves.
Purbaya juga sempat menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Kemaritiman (Juli 2016 Mei 2018), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016), serta Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015).
