PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan, faktur pajak yang dibuat pada masa Mei 2024 harus diupload paling lambat pada 15 Juni 2024. Batas unggah e-faktur ini tidak terpengaruh hari libur nasional atau cuti bersama seperti libur panjang atau long weekend Idul Adha 2024.
Sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-3/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022, faktur pajak wajib diunggah ke Ditjen Pajak (DJP) menggunakan aplikasi e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Faktur pajak perlu diunggah untuk mendapatkan persetujuan dari DJP.
“Batas upload ini tidak melihat apakah jatuh di hari libur atau tidak. Jadi tidak mundur ke hari kerja berikutnya seperti batas penyetoran dan pelaporan SPT Masa, ya,” tulis DJP melalui media sosial akun Kring Pajak di X saat menanggapi pertanyaan warganet, dikutip Rabu (12/6/2024).
Jika faktur pajak telat upload, PKP menjadi terlambat membuat faktur pajak dan dapat dikenakan sanksi denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak (DPP) sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
“Terhadap pengusaha atau PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari DPP,” kutipan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
Persetujuan akan diberikan oleh DJP atas faktur yang diunggah sepanjang nomor seri faktur pajak (NSFP) yang digunakan adalah NSFP dari DJP dan faktur diunggah sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) PER-3/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022.
PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP/JKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.
Pengkreditan pajak masukan oleh PKP pembeli BKP/JKP tidak bergantung pada pelaporan faktur pajak dalam SPT Masa PPN oleh PKP penjual.
