PajakOnline.com—Indonesia masih resesi. Pertumbuhan ekonomi minus selama tiga triwulan berturut-turut dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan kuartal II (Q2) 2020 hingga Q4/2020 minus 5,3 persen, minus 3,5 persen dan minus 2,2 persen. Pertumbuhan 2020 secara keseluruhan minus 2,07 persen.
Pemerintah berharap ekonomi 2021 membaik. Pertumbuhan ekonomi 2021 ditetapkan 5 persen. Defisit anggaran (APBN) 2021 masih menjadi andalan utama. Target defisit 2021 ditetapkan Rp1.006 triliun. Naik dari realisasi defisit 2020 yang sebesar Rp956 triliun. Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang juga disebut SWF alias Sovereign Wealth Fund, diharapkan menjadi motor pertumbuhan.
Cerita SWF sangat enak didengar menjelang tidur. Bisa membuat mimpi menjadi lebih indah. Lepas dari penat fakta hidup yang sedang serba sulit. Bagaimana tidak. Indonesia sudah kebanjiran investor yang mau investasi melalui SWF. Katanya.
Total komitmen investasi sudah capai 9,5 miliar dolar AS, kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, seperti dimuat CNN Indonesia pada 8 Februari 2021. Jumlah ini naik dibandingkan komitmen pada Desember 2020 yang sebesar 8 miliar dolar AS. Komitmen tersebut belum termasuk Tesla yang katanya sangat berminat berinvestasi di Indonesia.
Kabar terakhir mengatakan Tesla sudah memilih India sebagai tempat produksinya. Tidak masalah, mungkin ini hanya rumor saja. Yang pasti Tesla perlu nikel sebagai bahan baku batere untuk mobil listriknya. Dan Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dunia. Lambat laun, Tesla akan bertekuk lutut juga. Mungkin seperti itu harapannya.
Namun, memasuki bulan ketiga 2021 SWF masih sunyi senyap. Belum terdengar komitmen investasi mulai terealisasi. Jangan sampai berhenti di komitmen saja. Jangan sampai investor global hanya memberi harapan palsu kepada 270 juta penduduk Indonesia.
Sedangkan pemerintah sudah menarik utang untuk penyertaan modal di SWF. Untuk sementara, satu miliar dolar AS dulu. Akan ditingkatkan menjadi lima miliar dolar AS. Jangan sampai modal SWF hanya digunakan untuk mengambil aset BUMN yang kesulitan utang. Artinya, jangan sampai hanya memindahkan utang BUMN menjadi utang negara. Bisa-bisa terciduk KPK karena merugikan keuangan negara.
Di lain sisi, realita ekonomi masih menunjukkan kondisi mengkhawatirkan. Penerimaan perpajakan bulan Januari 2021 hanya Rp81 triliun. Turun 4,4 persen dibandingkan Januari 2020. Pajak konsumsi dan barang mewah (PPN dan PPnBM) turun 13,5 persen. Artinya, aktivitas ekonomi Januari 2021 sepertinya belum bangkit. Apalagi belanja negara Januari 2021 juga turun 5,3 persen. Kontraksi.
Pemerintah masih mengandalkan defisit anggaran untuk memompa ekonomi. Target defisit 2021 ditetapkan Rp1.006 triliun. Setara 6,5 persen dari realisasi PDB 2020. Lebih tinggi sedikit dari realisasi defisit 2020 yang sebesar Rp956 triliun.
Realisasi defisit anggaran Januari 2021 tercatat Rp45,7 triliun. Hampir sama dengan tahun lalu. Tetapi, pemerintah sepertinya tidak bisa mengelola keuangan negara. ‘Serampangan’. Bagaimana tidak. Pembiayaan anggaran untuk menutupi defisit tersebut mencapai Rp165,9 triliun. Artinya, penarikan utang baru jauh lebih besar dari keperluan defisit. Namanya SiLPA. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
Luar biasa. SiLPA Januari 2021 mencapai Rp120,2 triliun. SiLPA ini adalah utang yang mubazir. Tidak salah kalau dikatakan pengelolaan keuangan negara sangat ‘serampangan’. Karena, pemerintah masih mempunyai saldo akumulasi SiLPA dalam jumlah sangat besar. Utang nganggur masih sangat besar. Mencapai Rp447 triliun per akhir 2020: saldo akumulasi SiLPA per akhir 2019 sebesar Rp212 triliun ditambah SiLPA tahun 2020 Rp235 triliun.
Pemerintah seharusnya menggunakan akumulasi utang mubazir tersebut untuk menutupi defisit anggaran. Bukan sebaliknya. Malah menarik utang baru dengan jumlah raksasa. Pengelolaan keuangan seperti ini jelas jauh dari prinsip hati-hati. Jauh dari prudent. Ada yang mengatakan ugal-ugalan. Karena membahayakan perekonomian nasional, dengan total akumulasi SiLPA per Januari 2021 menjadi Rp567 triliun.
Jumlah utang nganggur ini tentu saja membebani anggaran. Beban bunga utang membengkak. Bisa memicu krisis fiskal. Rasio pembayaran bunga mencapai 30,5 persen dari penerimaan perpajakan pada Januari 2021. Atau 24,6 persen dari total pendapat negara. Sangat besar. Di luar normal. Membuat belanja negara tertekan. Defisit dan utang meningkat.
Realisasi pendapatan negara di atas memberi gambaran kondisi ekonomi Januari 2021 masih belum bangkit. Masih turun. Nampaknya resesi masih berlanjut.
Padahal aktivitas masyarakat terkesan sudah normal. Terkesan pandemi sudah berlalu. Pilkada serentak 9 Desember 2020 sangat meriah. Kunjungan kerja Presiden Jokowi di Maumere, NTT, pada 23 Februari 2021 disambut masyarakat dengan antusiasme tinggi. Tanpa jaga jarak dan tanpa masker.
Artinya, aktivitas ekonomi belakangan ini sudah cukup maksimal. Mencerminkan potensi kondisi ekonomi sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi 5 persen masih di awang-awang. SWF masih sebatas ilusi. Semoga masyarakat siap menghadapi kondisi terburuk. Siap menghadapi resesi ekonomi berkepanjangan.
