PajakOnline.com—Indonesia berkomitmen dalam transparansi pajak melalui penandatanganan deklarasi Asia Initiative di Bali. Indonesia tidak akan menyembunyikan para pengemplang pajak.
Tidak hanya Indonesia, ternyata sebanyak 10 negara di Asia menyepakati hal yang sama dalam Asia Initiative. Sebanyak 11 negara yang bergabung dalam Asia Initiative ini di antaranya; India, Jepang, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Maldives/Maladewa, Hong Kong, dan Macau.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, selain perjanjian kerja sama transparansi pajak, dalam pertemuan tersebut telah dibahas mengenai tantangan dan manfaat implementasi standar pertukaran informasi (exchange of information/ EOI).
Selain itu, terdapat juga keterbukaan untuk tujuan perpajakan atau tax transparency. Ke-11 negara yuridiksi Asia ini telah menyepakati untuk mengimplementasikan EOI dan tax transparency.
Dalam Konferensi Pers Penandatanganan Asia Initiative, Sri Mulyani mengatakan bahwa hal ini adalah suatu momentum politik dalam keberhasilan Asia Initiative yang merupakan simbol dari upaya kolektif regional untuk memerangi penghindaran pajak dan aliran transaksi gelap lainnya.
Menkeu menyampaikan, meskipun manfaat yang diterima dari implementasi EOI dan tax transparency amat besar, namun tantangan yang dihadapi untuk melakukannya pun juga amat besar. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan dukungan politik dari pimpinan yurisdiksi sebanyak sinyal untuk dapat bergabung dalam kerjasama transparansi global untuk melawan penghindaran pajak (tax evasion) dan aliran dana illegal (illicit financial flows).
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, apabila dukungan dari level atas telah diperoleh, maka langkah selanjutnya ialah memberikan dukungan teknis untuk implementasi standar EOI dan tax transparency yang berbeda-beda tergantung dari kesiapan tiap yurisdiksi. Peran Asia Initiative amat krusial dalam mengakselerasi agenda tax transparency dan implementasi EOI di kawasan Asia.
Pembahasan mengenai Asia Initiative, telah berlangsung sejak Februari tahun ini dan dipimpin langsung oleh Indonesia. Negara-negara Asia telah menyepakati langkah tersebut untuk mendukung transparansi perpajakan global yang inklusif. Sri Mulyani menyebutkan bahwa dalam jangka pendek, transparansi perpajakan dapat membantu pemerintah untuk membangun pemulihan berkelanjutan, meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik, dan bebas dari krisis akibat pandemi Covid-19.
