PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat
berkoordinasi dengan Bank BCA menindaklanjuti proses penyitaan atas aset penanggung pajak berinisial HS yang tersimpan di bank pada 6 Januari 2023.
KPP Pratama Denpasar Barat menyebut HS memiliki tunggakan pajak hingga Rp4,6 miliar. Setelah melalui berbagai tahapan, KPP akhirnya mencabut pemblokiran 5 rekening milik penanggung pajak disertai dengan proses pemindahbukuan (Pbk) saldo ke kas negara.
“Pada pelaksanaannya, petugas pajak menyampaikan surat tugas yang dilampiri dengan beberapa dokumen untuk diberikan kepada Kepala Cabang Bank BCA KCP Cokroaminoto,” tulis KPP dikutip dari laman DJP, hari ini.
Dokumen tersebut antara lain surat permohonan pencabutan blokir dan pemindahbukuan, kode billing untuk Pbk, surat konfirmasi dan keterangan dari Bank BCA, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), berita acara sita serta rincian tunggakan wajib pajak.
Setelah surat tugas yang dilampiri beberapa dokumen diberikan, Kepala Cabang Bank BCA KCP Cokroaminoto selanjutnya akan berkoordinasi dengan bagian legal dari pihak KCU Bank BCA untuk melanjutkan proses pemindahbukuan.
Setelah melalui serangkaian tindakan penagihan tersebut, KPP berharap HS selaku direktur dari suatu perusahaan dapat segera melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak yang masih harus dibayarkannya.
Penyitaan merupakan proses lanjutan dari penagihan aktif. DJP akan melakukan penyitaan jika setelah lewat jangka waktu 2×24 jam sejak surat paksa disampaikan, wajib pajak tidak melakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat
dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).
