PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto akan membangun lagi lumbung pangan atau food estate.
Proyek ketahanan pangan itu akan dijalankan di tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sri Mulyani menjelaskan, Prabowo melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Oleh sebab itu, program food estate yang dimulai pemerintahan Jokowi akan kembali diperluas pada masa pemerintahan Prabowo.
“Dari sisi produksi, dibangun untuk ekstensifikasi food estate di tiga lokasi, Kalteng, Sumut, dan NTT,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Program lain terkait pangan yakni mencakup mencetak sawah seluas 250.000 hektare (ha), pengembangan kawasan 285.000 ha, pengembangan kawasan jagung 250.000 ha, membangun bendungan sebanyak 12 unit, membangun jaringan irigasi 17.000 ha, memperluas lahan pertanian pangan produktif 20,4 km², hingga asuransi pertanian 1 juta ha.
Pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya juga akan melakukan peningkatan akses pembiayaan petani seperti dengan program KUR pertanian/alsintan hingga subsidi resi gudang.
Prabowo juga akan coba melakukan penguatan cadangan pangan nasional dengan membangun cold storage alias gudang pendinginan hingga subsidi cadangan pangan. “Ketahanan pangan merupakan prioritas pemerintah terpilih yang akan ditingkatkan,” kata Sri Mulyani.
Bendahara Negara tersebut menyebutkan, anggaran ketahanan pangan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp124,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 atau pada tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Sementara itu, Ketua Umum Pandu Tani Indonesia (Patani) Sarjan Tahir mengatakan, anggaran Ketahanan Pangan tersebut harus dipergunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Harapan kita bersama bisa swasembada pangan berkelanjutan, dan Indonesia benar-benar memiliki ketahanan pangan yang kuat, terutama pada saat dunia mengalami krisis pangan akibat hantaman pandemi dan konflik geopolitik perang di beberapa negara,” kata Sarjan yang juga anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran kepada PajakOnline, hari ini.
Sarjan mengatakan, ketahanan pangan merupakan aspek krusial karena menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. “Ketika kebutuhan dasar akan pangan terpenuhi, masyarakat cenderung lebih stabil. Kekurangan pangan dapat memicu konflik, dan ketegangan sosial. Selain itu, negara yang memiliki ketahanan pangan yang baik tidak terlalu bergantung pada impor pangan dari luar negeri, yang dapat menjadi masalah besar bila terjadi krisis pangan global,” pungkas Sarjan.
