Jakarta, PajakOnline — Pemerintah memperkuat mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.
PMK 49/2026 mengatur tata cara pemungutan PPN terhadap transaksi digital luar negeri yang dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Peraturan tersebut ditetapkan pada 14 Juli 2026 dan diundangkan serta mulai berlaku pada 20 Juli 2026.
Kebijakan ini diterbitkan karena masih terdapat transaksi digital luar negeri yang merupakan objek PPN, tetapi pemungutannya dinilai belum optimal. SPP-TDLN disiapkan sebagai sistem berbasis teknologi untuk memperkuat proses konfirmasi transaksi, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN.
Bank dan lembaga pembayaran dapat menjadi pemungut
Salah satu perubahan penting dalam skema baru ini adalah keterlibatan bank atau lembaga selain bank yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri.
Dalam PMK 49/2026, pihak tersebut disebut sebagai Penerbit. Penerbit dapat ditunjuk sebagai Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN melalui SPP-TDLN. Penunjukan dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Namun, penunjukan tersebut tidak dilakukan secara otomatis. Penerbit harus melalui tahap pengembangan dan stabilisasi sistem untuk memastikan sistem pembayaran dapat terhubung dengan SPP-TDLN serta memenuhi aspek kesiapan dan keamanan yang dipersyaratkan.
Transaksi digital yang menjadi sasaran
SPP-TDLN ditujukan untuk transaksi digital luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia, termasuk pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud berupa barang digital dan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa digital dari luar daerah pabean.
Contohnya antara lain pemanfaatan perangkat lunak, multimedia, data elektronik, serta layanan digital yang diberikan secara elektronik oleh penyedia dari luar negeri.
Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya memastikan transaksi digital lintas negara yang memenuhi ketentuan sebagai objek PPN dapat dipungut secara lebih efektif.
Tidak menggantikan PPN PMSE
Kehadiran SPP-TDLN bukan berarti menghapus mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
SPP-TDLN melengkapi mekanisme yang sudah berjalan. Transaksi yang PPN-nya telah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN tidak menjadi objek pemungutan kembali melalui SPP-TDLN.
Dengan demikian, pemerintah menggunakan dua mekanisme yang saling melengkapi untuk memperluas efektivitas pemungutan PPN atas ekonomi digital.
Data transaksi menjadi bagian penting
Dalam pelaksanaannya, Penerbit wajib menyampaikan data transaksi kepada penyelenggara SPP-TDLN. Data tersebut antara lain mencakup nomor referensi transaksi, nilai dan mata uang transaksi, nama serta negara asal pelaku usaha, jenis pembayaran, tanggal dan waktu transaksi, hingga informasi transfer dana dan remitansi.
Data tambahan seperti jenis barang, klasifikasi pelaku usaha, nomor registrasi, alamat email, nomor telepon, dan informasi institusi keuangan juga dapat disampaikan apabila tersedia dalam sistem Penerbit.
DJP selanjutnya dapat mengakses data tersebut melalui penyelenggara SPP-TDLN dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data.
Dokumen pemungutan dipersamakan dengan faktur pajak
PMK 49/2026 juga mengatur penerbitan dokumen pemungutan PPN. Dokumen tersebut paling sedikit memuat identitas Penerbit, pelaku usaha digital luar negeri, pemanfaat barang atau jasa, tanggal pemungutan, nomor referensi, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), serta jumlah PPN yang dipungut.
Dokumen pemungutan tersebut dipersamakan dengan faktur pajak. Dalam kondisi tertentu, PPN yang tercantum di dalamnya dapat menjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi persyaratan perpajakan yang berlaku.
Setoran PPN dilakukan melalui SPP-TDLN
PMK 49/2026 juga menetapkan mekanisme penyetoran. Penerbit menyetorkan PPN melalui penyelenggara SPP-TDLN paling lambat tujuh hari sejak penyelenggara memberikan konfirmasi bahwa transaksi dikenai PPN.
Selanjutnya, penyelenggara SPP-TDLN menyetorkan PPN tersebut ke kas negara paling lambat tujuh hari setelah menerima setoran dari Penerbit.
Perluasan basis pemungutan pajak digital
Penerbitan PMK 49/2026 menunjukkan upaya pemerintah mengembangkan pemungutan pajak yang semakin berbasis data dan terintegrasi dengan sistem pembayaran.
Bagi pemerintah, mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemungutan PPN atas ekonomi digital lintas negara. Bagi pelaku usaha dan lembaga pembayaran, implementasinya akan menuntut kesiapan sistem, integrasi data, serta kepatuhan terhadap prosedur pemungutan dan pelaporan yang ditetapkan.
PMK Nomor 49 Tahun 2026 mulai berlaku sejak 20 Juli 2026. Dengan berlakunya aturan ini, Indonesia memasuki tahap baru dalam penguatan administrasi PPN atas transaksi digital luar negeri melalui pendekatan yang menghubungkan sistem perpajakan dengan infrastruktur pembayaran.
