TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

APBN 2021, Fokus Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

·

APBN 2021, Fokus Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

PajakOnline.com—Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 bertujuan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Pemerintah juga akan meneruskan program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi serta membangun pondasi perekonomian ke depan melalui APBN 2021.

“Tahun 2021 kita akan tetap melaksanakan pemulihan ekonomi karena ternyata sampai akhir tahun walaupun ada upaya penemuan vaksin. Itu tidak akan terjadi secara serentak dan cepat pada awal tahun 2021. Oleh karena itu, APBN 2021 masih memiliki tema menjaga di bidang kesehatan, kenaikan di anggaran kesehatan masih cukup besar di atas 5% bahkan di atas 6% dalam rangka antisipasi untuk vaksinasi.

Namun, kita juga sudah mulai membangun pondasi-pondasi ekonomi Indonesia ke depan. ICT kita bangun, perlindungan sosial masih diberikan meskipun mungkin tidak sebesar tahun 2020 tapi cukup sangat luas, anggaran kesehatan meningkat, ketahanan pangan, pariwisata akan dihidupkan kembali dan infrastruktur akan mulai digiatkan kembali,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2020 dengan tema Peran APBN untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan di Tengah Gejolak Ekonomi Global melalui video conference pada Rabu (4/11/2020).

Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin supaya ekonomi kembali bangkit dan pada saat ekonomi bangkit APBN mulai disehatkan kembali. Sehingga APBN akan berangsur-angsur menjadi sehat, ekonomi pulih dan pada posisi tersebut kita siap menghadapi apapun tantangan kedepan dalam rangka mencapai tujuan dari masyarakat sejahtera.

“Oleh karena itu, pada saat kita memfokuskan pemulihan ekonomi, APBN juga melakukan reformasi. Reformasi di bidang perpajakan dilakukan, penerimaan negara terus ditingkatkan tanpa menyebabkan ekonomi menjadi lemah kembali. Belanja Negara juga mengalami reformasi, bagaimana kualitas belanja antara pusat dan daerah bisa diperbaiki, disinkronkan, bisa mengurangi berbagai belanja yang tidak efisien. Itu semua dilakukan dan bagaimana menjaga investasi supaya kita betul-betul bisa menjaga APBN,” jelas Menkeu.

Defisit APBN di tahun 2021 akan dibuat sedikit lebih rendah dari tahun 2020 sebagai suatu sinyal bahwa penyehatan APBN sudah mulai bertahap dilakukan tapi tidak selalu dalam kecepatan yang sifatnya tiba-tiba, karena kalau APBN langsung segera disehatkan maka ekonominya mungkin akan rapuh kembali. Hal tersebut selalu diupayakan formulasi yang tepat bagaimana tahapan konsolidasi dan penyehatan berjalan sambil memperkuat ekonomi.

“Pada akhirnya, ekonomi Indonesia akan mampu untuk tidak hanya bangkit karena Covid, tapi kita membangun fondasi ekonomi menjadi lebih kuat. Sehingga apa yang disebut trajectory pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat secara eksponensial untuk mengejar berbagai ketertinggalan. Namun, ini adalah kerja kita semuanya, kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah melakukan dengan menggunakan seluruh instrumen kebijakan dan berbagai regulasi yang disederhanakan, birokrasi yang diefisienkan sehingga manfaatnya bagi masyarakat menjadi lebih maksimal,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines