Jakarta, PajakOnline – Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini mempertahankan tarif pajak yang rendah bagi pelaku usaha kecil, tetapi sekaligus memperketat syarat pemanfaatannya agar lebih tepat sasaran.
Salah satu perubahan penting dalam aturan terbaru tersebut adalah pembatasan subjek pajak yang dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%. Kini, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi dalam negeri dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Sementara itu, badan usaha berbentuk CV, firma, PT biasa, serta BUMDes tidak lagi dapat menggunakan skema PPh Final UMKM dan harus mengikuti ketentuan PPh umum.
Pemerintah juga menegaskan bahwa ketentuan omzet hingga Rp500 juta per tahun yang bebas pajak tetap berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Dengan demikian, pelaku usaha orang pribadi dengan omzet tahunan sampai Rp500 juta tidak dikenai PPh. Kewajiban membayar PPh Final 0,5% baru muncul atas omzet yang melebihi batas tersebut hingga maksimal Rp4,8 miliar per tahun.
Dalam aturan baru ini, pemerintah menghapus batas waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan. Sebelumnya, fasilitas ini dibatasi selama jangka waktu tertentu. Kini, selama wajib pajak masih memenuhi persyaratan omzet dan kriteria usaha, tarif 0,5% dapat terus dimanfaatkan. Adapun koperasi diberikan masa pemanfaatan maksimal empat tahun.
PP 20/2026 juga memperkenalkan langkah anti-penghindaran pajak. Pemerintah menutup celah praktik pemecahan usaha (firm splitting) yang selama ini digunakan sebagian pelaku usaha untuk mempertahankan omzet di bawah batas Rp4,8 miliar. Dalam kondisi tertentu, omzet usaha suami-istri maupun perseroan perorangan yang saling terkait dapat digabung untuk menentukan kelayakan memperoleh fasilitas pajak UMKM.
Selain itu, sejumlah profesi bebas seperti dokter, pengacara, akuntan, notaris, konsultan, influencer, blogger, dan vlogger secara tegas dikecualikan dari skema PPh Final UMKM. Kelompok profesi tersebut diwajibkan menggunakan mekanisme PPh umum sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pemerintah menegaskan bahwa perubahan kebijakan ini bukan merupakan kenaikan pajak bagi UMKM, melainkan upaya memperkuat keadilan perpajakan dan memastikan insentif pajak dinikmati oleh pelaku usaha yang benar-benar memenuhi kriteria. Tarif PPh Final 0,5% tetap dipertahankan untuk mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus memperluas basis pajak nasional.
Baca Juga:
