PajakOnline.com—Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber berhasil membongkar kasus pendaftaran nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel secara ilegal. Polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka, di antaranya ada pegawai Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai.
“Kita telah melakukan satu pengungkapan kasus di bidang siber yaitu pengungkapan pendaftaran IMEI secara tanpa hak atau melawan hukum,” kata Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dalam Konferensi Pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).
Selain pegawai Kemenperin dan Bea Cukai, para tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. “Kita sudah mengamankan 6 tersangka di antaranya pemasok device elektronic ilegal tanpa hak melalui tahapan masuk yaitu inisial P, D, E, P dan semuanya adalah swasta. Kita juga mengamankan inisial F oknum ASN di Kemenperin dan inisial A oknum ASN di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),” kata Wahyu.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi terkait masuknya data secara ilegal ke Bareskrim. Para tersangka membuat pendaftaran IMEI tidak melewati prosedur yang sah di Kemenperin. Oknum ASN di Kemenperin berperan besar meloloskan IMEI tersebut.
“Tahapan di Kementerian Perindustrian inilah yang tidak dilakukan oleh salah satu tersangka dengan inisialnya F yang seharusnya di situ ada pembayaran atau segala macam,” kata Adi Vivid.
Atas perbuatanya, para tersangka dikenakan Pasal 46 ayat 1, Pasal 30 ayat 1, Pasal 48 ayat 1, juncto Pasal 32 ayat 1, Pasal 51 ayat 1 juncto Pasal 35 UU nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman penjara hingga 12 tahun.
