PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sepanjang Januari-Juni 2023 atau semester I/2023, pemerintah telah membelanjakan uang negara sebesar Rp7,4 triliun untuk persiapan Pemilu 2024.
Belanja APBN tersebut, kata dia, digunakan untuk pembentukan badan Ad-Hoc Komisi Pemilihan Umum atau KPU. “Penyelenggaran pemilu sudah Rp7,4 triliun untuk pembentukan badan Ad-Hoc,” kata Sri Mulyani di depan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (10/7/2023).
Namun, tidak seluruh total 7,4 triliun untuk Ad-Hoc, belanja tersebut mendominasi, yaitu sebesar Rp6,2 triliun. Sementara, bendahara negara sendiri tidak menyebutkan pemanfaatan untuk apa anggaran Rp1,2 triliun lainnya.
Sebagai informasi, Menkeu menganggarkan dalam APBN 2023 untuk keperluan pemilihan umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp21,86 triliun.
Dapat dikatakan, masih terdapat anggaran sekitar Rp14,46 triliun untuk keperluan Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Di sisi lain, belanja selama 6 bulan tersebut mendorong tumbuhnya realisasi penyerapan anggaran melalui belanja barang.
Berdasarkan catatan, belanja barang selama semester I/2023 sebesar Rp147,4 triliun, ini artinya tumbuh 2% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp144,6 triliun.
Hal tersebut terutama karena belanja pemilu serta penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Agama. (Azzahra Choirrun Nissa)
Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi HP/WA 0889676695506 atau mengisi klik: 
