TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Cara Mengajukan Pemberitahuan Amortisasi

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Sekarang wajib pajak dapat melakukan penyusutan dan amortisasi lebih dari 20 tahun dengan mengajukan pemberitahuan, baik secara online melalui DJP maupun secara langsung. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penyusutan merupakan sebuah alokasi dari biaya perolehan suatu aktiva tetap yang memiliki masa manfaat tertentu atau disesuaikan dengan kelompok hartanya. Sedangkan amortisasi merupakan alokasi yang dilakukan atas perolehan harta tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tertentu.

Sementara itu, ketentuan penyusutan dan amortisasi lebih dari 20 tahun mulai berlaku sejak tahun pajak 2022 lalu, untuk bangunan permanen dan harta tak berwujud. Bagi harta yang telah diperoleh sebelum tahun pajak 2022, Wajib Pajak perlu melakukan pemberitahuan agar dapat melakukan penyusutan/amortisasi sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Untuk itu, Melalui PMK Nomor 72 Tahun 2023 bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat pada 30 April 2024.

Cara mengajukan pemberitahuan penyusutan/amortisasi sebagai berikut;


  •  Lakukan aktivasi layanan pada menu ‘Profil’.

  •  Pastikan Anda telah melakukan aktivasi layanan pemberitahuan penyusutan/amortisasi pada akun DJP Online.

  •  Jika belum, silakan masuk pada menu ‘Profil’, lalu pilih ‘Aktivasi Fitur’, centang ‘Penyusutan/Amortisasi’, serta klik ‘Ubah Fitur Layanan’.

  •  Pilih layanan ‘Penyusutan/Amortisasi’.

  •  Setelah diaktifkan, Anda dapat mengakses layanan pemberitahuan penyusutan/amortisasi. Pada fitur ini terdapat dua menu, yaitu ‘Dashboard’ dan ‘Pemberitahuan’.

  •  Pilih jenis ‘Pemberitahuan’, Anda dapat memilih pemberitahuan untuk bangunan permanen atau untuk harta tidak berwujud. - Setelah memilih jenis pemberitahuan, klik ‘Lanjutkan’.

  •  Klik ‘Tambah Harta’, lalu masukkan detail informasi mengenai bangunan tersebut, mulai dari kode bangunan (gedung kantor, gudang, pabrik, umah/apartemen, dan bangunan lainnya).
    -

  • Lalu masukkan juga nama harta, tanggal perolehan, nilai perolehan, masa manfaat, lokasi bangunan, serta keterangan lain yang dibutuhkan. Setelah diisi dengan lengkap, klik ‘Tambah’.

  • Tambah keterangan harta tak berwujud, jika Anda memilih pemberitahuan untuk harta tak berwujud, klik ‘Tambah Harta’. - Lalu masukkan detail terkait harta tersebut. Mulai dari kode harta tak berwujud (paten, hak cipta, merek dagang, franchise, leasehold, goodwill, harta tak berwujud lainnya, nama harta, tanggal perolehan, masa manfaat, kelompok amortisasi, asal harta, dan keterangan lain yang diperlukan).

  •  Setelah mengisi informasi, klik ‘Tambah’.

  •  Pastikan seluruh data telah diisi dengan benar. Jika sudah sesuai, klik ‘Submit’ untuk mengirim pemberitahuan; dan

  •  Akan keluar Bukti Penerimaan Surat dan status dari pemberitahuan pada menu ‘Dashboard’.


Apabila melakukan pemberitahuan secara langsung, maupun melalui pos/jasa ekspedisi, Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat informasi identitas Wajib Pajak berupa:

  •  Nama harta berwujud/harta tak berwujud.

  •  Tanggal perolehan atau selesainya pengerjaan.

  •  Nilai perolehan.

  •  Masa manfaat menurut Wajib Pajak.

  •  Lokasi bangunan/asal perolehan harta tak berwujud.(Kelly Pabelasary)