TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Desa Nglanggeran Jadi Desa Keuangan Pertama di Indonesia

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan Desa Nglanggeran sebagai Desa Keuangan pertama di Indonesia, Kamis (2/5/2024). Peresmian Desa Keuangan tersebut dilakukan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman bersama dengan Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo, Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Maqin U. Norhadi, dan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra.

Luky menjelaskan, status Desa Keuangan atau Desa KEU diberikan karena Desa Nglanggeran merupakan satu desa yang bisa membangun desanya dengan baik. “Kami melihat desa yang cukup bagus tersebut bisa dijadikan sebagai percontohan, suksesor yang bisa dijadikan contoh atau direplikasi oleh desa-desa lain,” katanya dikutip Jumat (3/5/2024).

Desa Nglanggeran juga merupakan desa yang berhasil mengembangkan sektor perkebunan komoditas kakao hingga menembus pasar ekspor. “Bagus untuk memotivasi desa untuk bisa maju kinerjanya dan ada reward-nya,” katanya.

Menurut Luky, Desa Nglanggeran juga mendapatkan dukungan dari APBN melalui dana desa dan desa ini juga termasuk salah satu yang menerima insentif karena berkinerja baik. Sebagaimana diketahui, untuk mengapresiasi desa berkinerja baik, pemerintah juga memberikan insentif, yaitu sebesar Rp2 triliun, yang dibagikan kepada sekitar 15.000 desa.

“Itu kita bagikan ke kurang lebih 15.000 desa. Jadi 1 desa bisa dapat Rp100 juta hingga Rp150 juta waktu itu, dan salah satunya yang dapat itu Desa Nglanggeran ini,” kata Luky.

Sebelumnya, pada tahun 2021 Desa Nglanggeran yang berstatus desa wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini berhasil meraih penghargaan sebagai Best Tourism Village 2021 dari Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO).

Penghargaan ini dianugerahkan kepada Desa Wisata Nglanggeran pada seremoni UNWTO Best Tourism Villages yang dilaksanakan dalam rangkaian program “Thematic Session” pada Sidang Umum UNWTO ke-24 di Madrid, Spanyol, awal Desember 2021 waktu setempat. Desa yang berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul ini bersaing dengan 44 desa wisata lainnya dari 32 negara di dunia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberikan apresiasi terhadap penghargaan yang diraih Desa Wisata Nglanggeran. Ia mengatakan Desa Wisata Nglanggeran merupakan salah satu destinasi kelas dunia.

“Masyarakat manunggal dengan pemerintah daerah, pengelola, serta masyarakat yang mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak pembangunan desa. Ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam rangka memaksimalkan kontribusi desa wisata, lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan di pedesaan,” kata Sandiaga.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/kanwil-djp-jaksus-capai-penerimaan-pajak-rp8129-triliun-hingga-30-april-2024/