TRENDING
Kemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN Berganda
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Imbau Wajib Pajak Kriteria Tertentu Daftar Ulang Sebelum 10 Juni 2026

·

DJP Imbau Wajib Pajak Kriteria Tertentu Daftar Ulang Sebelum 10 Juni 2026

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak yang sebelumnya telah berstatus sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu untuk segera mengajukan permohonan penetapan ulang paling lambat 10 Juni 2026. Imbauan ini menyusul berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang mencabut seluruh keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan aturan sebelumnya.

Melalui ketentuan peralihan dalam PMK 28/2026, seluruh surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang diterbitkan berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak yang ingin tetap memperoleh status tersebut harus mengajukan permohonan kembali kepada DJP.

DJP membuka masa pengajuan ulang mulai 1 Juni hingga 10 Juni 2026. Permohonan dapat disampaikan secara elektronik melalui portal wajib pajak. Dalam kondisi tertentu, pengajuan juga dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pos atau jasa kurir ke kantor pajak yang ditunjuk.

Status Wajib Pajak Kriteria Tertentu memberikan berbagai kemudahan administrasi perpajakan, termasuk fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dipercepat).

Apabila wajib pajak tidak mengajukan kembali permohonan dalam periode khusus tersebut, maka fasilitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan proses restitusi akan mengikuti mekanisme normal.

Berdasarkan PMK 28/2026, DJP akan melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan wajib pajak dan menerbitkan keputusan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima.

Jika hingga batas waktu tersebut DJP belum menerbitkan keputusan atau pemberitahuan penolakan, permohonan dianggap dikabulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah berharap proses penetapan ulang ini dapat memastikan bahwa fasilitas perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang benar-benar memenuhi standar kepatuhan dan tata kelola yang baik, sekaligus mendukung modernisasi administrasi perpajakan nasional.

Berita lainnya di Headlines