PajakOnline.com—Saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi ketidakpastian perekonomian. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa pengeluaran negara bisa menjadi pendorong kegiatan ekonomi apabila belanja pemerintah (government spending) serius dan dijalankan.
Dalam acara Live Event Metro TV Pembacaan Nota Keuangan, Wamenkeu mengungkapkan adanya perbaikan sistem penganggaran pada APBN. Hal ini dibuktikan dengan fleksibilitas penggunaan anggaran pada satu program. Fleksibilitas ini diiringi dengan tata kelola yang baik.
“Tidak boleh mengorbankan anggaran dikontradiksikan dengan ketaatan pada aturan,” tegas Wamenkeu mengutip pernyataan Presiden pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD.
Ia menegaskan, stigma bahwa pemerintah cenderung menghabiskan anggaran di akhir tahun harus diubah. Besarnya pengalokasian anggaran belanja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus diserap dengan maksimal.
Wamenkeu menekankan, setiap kegiatan yang sudah keluar DIPA, harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, tidak boleh menunggu menumpuk di akhir tahun. Hal ini berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Daerah.
Menanggapi isu penyerapan anggaran yang masih kecil yang dilakukan oleh pemerintah akibat kekuranglengkapan dokumen pengajuan DIPA, Wamenkeu menegaskan kelengkapan dokumen merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara dan prinsipnya harus dilengkapi. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa proses penyiapan dokumen ini harus dilakukan tanpa mengurangi kecepatan.
“Di semua lini yang menjalankan anggaran, Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah harus bisa mengkombinasikan kecepatan dan ketepatan,” tutupnya.
