TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Dual System, Pilih Pakai Coretax atau DJP Online

· · pajakonline.com

PajakOnline | Pemerintah dan DPR bersepakat agar tidak menghambat penerimaan pajak maka sistem lama DJP yakni DJP Online bisa jalan bareng dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax.

Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax kepada PajakOnline mengatakan, ini berita baik bagi Wajib Pajak. Meskipun proyek Coretax yang bernilai Rp1,3 triliun, memiliki potensi besar, implementasinya yang terburu-buru malah mendapat kritik tajam dari Wajib Pajak. Sistem yang sebenarnya belum sepenuhnya siap pakai dipaksakan untuk digunakan oleh jutaan Wajib Pajak, yang berujung pada kekecewaan dan keluhan.

"Keputusan untuk memberikan kembali pilihan kepada Wajib Pajak untuk memilih antara Coretax atau DJP Online merupakan langkah yang bijak. Langkah ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu menurunkan ego dan mendengarkan keluhan dari para pengguna sistem tersebut," kata pria yang akrab disapa Kang Agus ini.

Menurut Raden Agus Suparman, wajib pajak kini memiliki fleksibilitas dalam memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus terhambat oleh kendala teknis yang ada di Coretax.

"Bagi Wajib Pajak, inti dari penggunaan sistem bukanlah pada pilihan antara Coretax atau DJP Online, melainkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lancar," kata Kang Agus.

Kang Agus mengatakan, saat Wajib Pajak memerlukan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak, mereka kini dapat memilih untuk menggunakan Coretax atau e-Faktur Desktop. Begitu pula, saat memerlukan aplikasi untuk membuat Bukti Potong, Wajib Pajak bisa memilih antara Coretax atau e-Bupot yang tersedia di DJP Online.

"Dengan adanya pilihan ini, Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih efisien, yang pada gilirannya akan mendukung penerimaan negara yang lebih baik.

Sebaliknya, tanpa adanya kemampuan untuk membuat Faktur Pajak atau Bukti Potong, Wajib Pajak tidak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tentu saja berdampak pada penerimaan pajak negara," kata Kang Agus.

Oleh karena itu, sambung Raden Agus Suparman, kebijakan penggunaan dua sistem ini secara bersamaan dapat dipandang sebagai langkah positif yang berdampak langsung pada kelancaran proses perpajakan dan penerimaan negara.

Dengan pembukaan opsi penggunaan dual system, diharapkan dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan, di mana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa hambatan, sementara pemerintah memperoleh penerimaan pajak yang optimal.

Sebelumnya dalam pemberitaan media ini, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan, implementasi Coretax jalan bareng dengan sistem perpajakan yang lama yakni DJP Online (pajak.go.id) sambil terus menyempurnakan Coretax DJP. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penerimaan pajak.

DJP tidak akan mengenakan sanksi terhadap para wajib pajak yang diakibatkan oleh bermasalahnya implementasi Coretax pada 2025. Selain itu, DJP akan memperkuat Cyber Security dan melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR secara berkala.