PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan ketentuan dan batasan atas pajak natura atau kenikmatan bagi para pegawai, termasuk fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023 tentang Pajak Natura, Sri Mulyani Indrawati menetapkan ketentuan fasilitas rumah yang bebas dari pajak dan termasuk objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.
Pasal 8 ayat (1) aturan tersebut menyatakan bahwa tempat tinggal, termasuk perumahan, yang disediakan di daerah tertentu meliputi sarana, prasana, dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dikecualikan sebagai objek pajak natura.
Adapun, dalam Lampiran A no. 6, pemerintah memperjelas bahwa fasilitas tempat tinggal yang bebas dari pajak yaitu bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama, antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak.
Fasilitas tempat tinggal dengan hak pemanfaatannya perseorangan atau individual (nonkomunal) seperti apartemen dan rumah tapak juga bebas dari pajak kenikmatan jika secara keseluruhan seharga tidak lebih dari Rp2 juta per bulan.
Sementara fasilitas tempat tinggal seperti sewa apartemen atau rumah akan dibebankan pajak natura jika nilainya lebih dari Rp2 juta per bulan.
Pegawai dalam hal ini merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian, kontrak, atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai berkewajiban untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam sektor pemerintahan.
Artinya, aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi sasaran dari objek pajak natura atau kenikmatan ini. Contoh Pajak Natura Rumah Dinas Tipe Apartemen Pada September 2023, PT XY memberikan fasilitas apartemen kepada Tuan A selaku karyawannya.
