TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Gubernur Jatim Apresiasi E-Pajak Pasir Guna Antisipasi Kebocoran PAD Lumajang

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mendukung inovasi pajak pasir elektronik untuk kawasan pertambangan pasir di Stockpile Terpadu di Kabupaten Lumajang.

"Kalau stockpile itu bisa dimaksimalkan fungsinya maka insyaallah proses monitoring dari perusahaan penambangan pasir dan distribusinya bisa tertata dengan lebih baik, mulai perpajakan hingga infrastrukturnya," kata Khofifah di Lumajang, Jawa Timur, dikutip hari ini.

Menurut Khofifah, Stockpile Terpadu di Kabupaten Lumajang saat ini mempunyai progres yang luar biasa, seperti adanya sistem digitalisasi maka penerapan pajak pasir berbasis elektronik dapat mempermudah proses monitoring dari perusahaan pertambangan.

"Retribusi pajak pasir berbasis sistem elektronik tersebut merupakan inisiasi dari Bupati Lumajang dengan Dinas SDM Provinsi Jawa Timur dan Bank Jatim," katanya.

Adapun sinergi dan kolaborasi tersebut, kata dia, merupakan sebuah kebutuhan dengan harapan, sehingga sinergi tersebut bisa terus dibangun dan terus ditumbuhkembangkan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga mengapresiasi tata ruang Stockpile Terpadu yang saat ini sudah lebih rapi dengan di bangunnya pagar pembatas dan pintu masuk serta pintu keluar yang lebih tertata.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan e-pajak pasir merupakan inovasi yang dilakukan sebagai upaya Pemkab Lumajang untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas pertambangan pasir di Lumajang.

"Harapan kami Pemkab Lumajang bersama dengan Pemprov Jatim dan Bank Jatim bisa mengoptimalkan sinergisitas ini, sehingga bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi," sebutnya.

Bupati yang akrab disapa Cak Thoriq ini mengatakan, sebelum ada Stockpile Terpadu sering terjadi kebocoran pajak, dimana setiap bulan pajak yang diterima rata-rata sekitar Rp400 juta, namun setelah adanya Stockpile Terpadu, saat ini setiap bulan pajaknya mencapai Rp2 miliar.

"Memang betul dulu ada kebocoran dan sekarang terus kami tingkatkan pengelolaannya supaya tidak tambah bocor, karena ini bisa menjadi PAD," pungkasnya. (Azzahra Choirrun Nissa)