TRENDING
Kanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 Triliun
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Hilirisasi Industri Sawit, Pemerintah Naikkan Tarif Pungutan Ekspor CPO 10%

· · pajakonline.com

PajakOnline | Pemerintah Indonesia resmi menaikkan tarif Pungutan Ekspor (PE) minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari 7,5% menjadi 10% sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 17 Mei 2025. Kebijakan ini untuk mendukung program mandatori biodiesel B40 dan mempercepat hilirisasi industri sawit nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, peningkatan pungutan ini akan menjadi sumber utama pendanaan insentif biodiesel yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, kebijakan tersebut mendapat penolakan dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Dalam keterangannya kepada wartawan, Ketua Umum SPKS Sabarudin mengungkapkan, kenaikan tarif PE akan membebani petani sebagai mata rantai ekonomi terendah.

Menurutnya, beban ekonomi seperti pajak dan pungutan ekspor yang dibebankan kepada perdagangan CPO akan diteruskan hingga petani kelapa sawit.

SPKS memperkirakan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani kelapa sawit antara Rp300 hingga Rp500 per kg akibat kenaikan tarif ini.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa Harga Referensi (HR) CPO untuk periode Mei 2025 ditetapkan sebesar USD 924,46 per metrik ton (MT), turun 3,86% dari periode sebelumnya.

Dengan tarif PE 7,5%, pungutan ekspor CPO saat ini sekitar USD 69,33 per MT. Jika tarif dinaikkan menjadi 10%, maka pungutan akan meningkat menjadi sekitar USD 92,45 per MT.

Analis industri dari Bank Mandiri M. Billal menilai peningkatan pungutan ekspor dapat menimbulkan kenaikan harga produk turunan CPO, termasuk minyak goreng, akibat berkurangnya suplai minyak nabati dari Indonesia. Hal ini juga berisiko menurunkan daya saing CPO Indonesia di pasar global.

Pemerintah menargetkan bahwa kebijakan ini akan mendorong lebih banyak investasi di sektor hilir sawit dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Namun, SPKS berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini demi kesejahteraan petani sawit dan keberlanjutan industri sawit Indonesia.