TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

IKN Jadi Pusat Ekonomi Hijau ASEAN

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Indonesia bersama ASEAN-BAC Brunei Darussalam menyelenggarakan pertemuan Borneo Business Roundtable (BBR) atau Meja Bundar Bisnis Borneo 2023 di Hotel Sultan, Jakarta.

Pertemuan tersebut dihadiri para pemangku kepentingan tiga negara ASEAN yang berada di Borneo atau Pulau Kalimantan, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Ketiga negara tersebut mendiskusikan langkah-langkah konkret guna meningkatkan perdagangan intra-Kalimantan, menarik Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), dan juga rencana penyelenggaraan Borneo Business Summit di Pontianak, Kalimantan Barat, pada November mendatang.

“Kita berkumpul membahas peluang penting bagi kawasan kita, pertumbuhan lanskap perdagangan Kalimantan, dan penguatan hubungan ekonomi melalui kerja sama," kata Ketua ASEAN-BAC 2023 Arsjad Rasjid dalam pembukaan Pertemuan Meja Bundar Bisnis Borneo.

Pertemuan di Jakarta ini juga menandai terselenggaranya Borneo Business Roundtable yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya pertemuan pertama yang sukses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada April 2023 lalu.

Chairman of the ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), Arsjad Rasjid menjelaskan, gugus tugas kolaboratif yang terdiri dari perwakilan mitra BEC ini akan dibentuk untuk meningkatkan kolaborasi dengan tujuan yang koheren. Sehubungan dengan upaya membentuk pulau yang dinamis, menjadi episentrum ekonomi hijau di ASEAN, yang dibangun berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Diskusi hari ini akan membahas topik-topik penting, memberikan wawasan tentang Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang visioner, yang akan diresmikan pada 2024, dan membayangkan kemungkinan ibu kota ini bagi negara tetangga dan komunitas bisnis kita,” ungkap Arsjad.

Ibu kota Nusantara (IKN), calon ibu kota Indonesia masa depan, akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-89. Ibu kota baru ini akan dikembangkan sebagai pusat perkotaan yang inklusif, hijau dan berkelanjutan, dengan lebih dari 75 persen wilayah administratifnya tetap hijau.

Pertemuan Borneo Business Roundtable akan menjajaki peluang-peluang yang timbul dari pemindahan ibu kota Indonesia ke ibu kota Nusantara bagi negara tetangga dan menjadi dunia usaha. "Menuju terbentuknya Green Economic Hub di ASEAN," pungkasnya. (Azzahra Choirrun Nissa)